Berita

Ketua DPD Sultan B Najamudin (tengah) di Gedung Lemhannas RI, Senin, 21 Oktober 2024/Ist

Politik

DPD Siap Bersinergi dengan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Bangsa

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 14:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPD siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan pembangunan yang merata di daerah.

“Semangat kita adalah semangat membangun Indonesia dari daerah, menguatkan kedaulatan rakyat, serta memajukan kesejahteraan bersama," ujar Ketua DPD Sultan B Najamudin dalam kegiatan pengantar pelaksanaan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD masa jabatan tahun 2024-2029 yang dilakukan di Gedung Lemhannas RI, Senin, 21 Oktober 2024.

Sultan menjelaskan, sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI memiliki peran strategis dalam menjaga amanah konstituen dan memperjuangkan aspirasi daerah. 


Sultan mengingatkan pentingnya soliditas bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam berkolaborasi dengan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, lanjut Sultan, nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus menjadi pondasi bagi setiap kebijakan yang dilahirkan oleh DPD RI. Nilai-nilai kebangsaan tersebut juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan global dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia. 

"Dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan tersebut, kita akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan selalu berpihak pada rakyat," imbuhnya.

Sultan juga menyoroti pentingnya analisis geopolitik yang akurat dalam menghadapi dinamika global. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, sengketa di Laut Tiongkok Selatan, serta disrupsi rantai pasok global menjadi bagian dari tantangan geopolitik yang mempengaruhi kebijakan nasional dan daerah. 

Lanjut Sultan, DPD melalui pemahaman yang mendalam terhadap tantangan ini, dapat mengambil langkah strategis dalam memajukan ketahanan daerah dan nasional.

“Dalam menghadapi perubahan global yang begitu cepat, DPD RI harus berperan aktif dengan kebijakan yang mencerminkan kepribadian bangsa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Sultan.

Terkait kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD RI masa jabatan tahun 2024-2029, Sultan menilai kegiatan tersebut merupakan upaya yang sangat penting, tidak hanya untuk mengingatkan kembali tentang jati diri bangsa, tetapi juga untuk memperkuat wawasan kebangsaan dalam menghadapi berbagai persoalan nasional dan internasional. 

Sultan mengatakan, anggota DPD RI harus senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan amanah konstitusi serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah yang diwakili.

“Mari kita manfaatkan momen pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini sebagai medium untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono berharap agar kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 ini dapat menambah keyakinan dan wawasan terkait nilai-nilai kebangsaan untuk menjadi modal dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya