Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR, Minggu 20 Oktober 2024 menuai banyak pujian dari banyak kalangan. Namun di luar harapan yang tersemat dalam pidato tersebut, ada juga yang menilai kontradiksi dengan realitas yang ada.
Koordinator Nasional Fian Indonesia, Marthin Hadiwinata, menilai pidato Presiden kedelapan RI itu masih memiliki kontradiksi terkait pemenuhan hak atas pangan dan gizi.
“(Prabowo) menyebut petani dan nelayan tetapi tidak memiliki agenda pengakuan dan perlindungan produsen pangan mulai dari reforma agraria hingga dukungan perlindungan sosial dan ekonomi. Kontradiksi pencapaian pemenuhan pangan dengan lumbung pangan untuk swasembada pangan yang akan dilakukan dengan proyek Food Estate,” kata Marthin dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 21 Oktober 2024.
Pasalnya, menurut dia, proyek Food Estate terbukti tidak melibatkan komunitas petani dan masyarakat adat dan telah merampas dan menghancurkan sumber-sumber agraria dan menghilangkan peran petani dan nelayan sebagai produsen pangan menjadi korporasi.
“Makan bergizi gratis, berpotensi bancakan korupsi dan konflik kepentingan termasuk dari berbagai Proyek strategis nasional terkait pangan yang akan didorong oleh Presiden Prabowo. Sementara, tidak sama sekali menyebut pengembalian fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen. Korupsi yang terkait dengan sumber daya agraria untuk pangan sangat tinggi,” ungkapnya.
Lanjut dia, Presiden Prabowo sama sekali tidak menyebut mengenai hak asasi manusia terlebih khususnya hak atas pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan kosongnya komitmen untuk memenuhi hak atas pangan untuk rakyat Indonesia.
“Prabowo gagal memahami kemiskinan. Karena yang terjadi adalah pemiskinan struktural yang disebabkan oleh struktur negara yang lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dibanding pembangunan untuk akses hak ekonomi rakyat,” pungkasnya.
