Kapolda Sumsel: Potensi Konflik Sosial Jangan Dijadikan Kekhawatiran

Ada 9 potensi konflik sosial yang menghantui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Selatan (Sumsel). Tapi potensi konflik ini tidak sepenuhnya menjadi ancaman.

"Kami sudah melakukan pemetaan, khususnya Polda Sumsel, mengenai indeks potensi kerawanan Pilkada 2024," kata Kapolda Sumsel, Irjen Andi Rian Ryacudu Djajadi, dalam diskusi publik bertajuk "Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024, Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya: Pesta Tanpa Goresan Luka," yang digelar RMOLSumsel Research & Development melalui Relung Forum di Kawan Ngopi Cafe, Sabtu malam, 19 Oktober 2024. 

Adapun 9 potensi konflik sosial tersebut adalah pemungutan suara ulang, intervensi ASN, kerawanan daerah, dan gugatan MK. Kemudian, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); unjuk rasa anarkis; penganiayaan terhadap tim sukses; isu netralitas; serta kampanye hitam atau black campaign.

Pada 2024 ini, Rian menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Polri, provinsi Sumsel berada di urutan 8 sebagai provinsi paling rawan saat Pemilu dengan tingkat kerawanan sedang. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh komponen untuk berkolaborasi mengawasi Pilkada.

"Dalam melakukan pengawasan ini, Polri tidak bisa sendiri. Polri berkolaborasi dengan segala komponen yang ada, seperti Bawaslu dan juga masyarakat," tutur dia.

Meski begitu, Rian menilai, indeks potensi kerawanan yang dipetakan Polda Sumsel tidak sepenuhnya menjadi ancaman. 

Indeks potensi kerawanan adalah, lanjut Rian, sebuah parameter yang dijadikan sebagai alat untuk mengawasi jalannya Pilkada, sehingga meminimalisasi konflik-konflik yang kemungkinan bisa terjadi.

"Indeks potensi kerawanan ini jangan dijadikan kekhawatiran. Tetapi dari kami Polri, indeks ini dijadikan sebagai alat atau tools untuk mengawasi Pilkada," pungkasnya.