Berita

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/RMOL

Politik

AHY Ungkap Mafia Tanah di Bandung Bikin Rugi Triliunan Rupiah

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 12:52 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Mafia tanah masih menjadi masalah serius negara yang sedang dikebut penyelesaiannya oleh pemerintah. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah mendirikan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah (Spartan) Command Center.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kehadiran Spartan Command Center adalah langkah tegas untuk memberantas praktik mafia tanah yang merugikan banyak pihak. 


Menurutnya, kasus tanah di Indonesia sangat kompleks dan berlangsung bertahun-tahun, sehingga membutuhkan kepastian hukum, keadilan, dan perhatian lebih. 

AHY pun sudah 8 bulan terakhir terjun langsung ke berbagai daerah yang terjadi persoalan pertanahan. 

“Salah satunya di Dago Elos, Bandung, di mana sekitar 2.000 masyarakat menjadi korban mafia tanah. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun,” ungkap AHY usai peresmian Spartan Command Center di Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Oktober 2024. 

Dago Elos, lanjut AHY, hanyalah satu dari banyak kasus mafia tanah yang tersebar di berbagai daerah. 

“Kami tak bisa bekerja sendirian. Diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah daerah, agar pemberantasan mafia tanah bisa berjalan lebih efektif,” lanjut AHY. 

Spartan Command Center diharapkan bisa menjadi pusat komando yang fokus dan serius dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat. 

"Posko ini menjadi bukti bahwa kami semakin serius dalam melawan mafia tanah," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya