Jakarta sebentar lagi melepas status ibukota dan akan menjadi kota bisnis berskala global.
Namun permasalahan banjir masih menjadi momok yang sulit dituntaskan.
Padahal seharusnya tak ada lagi alasan pemerintah menunda penyelesaian masalah banjir yang kerap berdampak pada permukiman warga.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Pemprov DKI harus segera menjalankan seluruh program pengendalian banjir. Terutama di wilayah yang selama ini kerap diterjang banjir.
Nantinya, sambung Yuke, kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta bisa menjadi lebih baik bila banjir dapat diatasi.
“Pengendalian banjir harus menjadi salah satu prioritas utama, mengingat masalah ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup warga,” kata Yuke dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2024.
Dengan demikan, Yuke memastikan APBD 2025 terdapat prioritas Program Pengendalian Banjir.
“Seperti normalisasi sungai, rumah pompa air, perbaikan tanggul, dan revitalisasi saluran air, bisa berjalan dengan optimal,” tambah Yuke.
Dalam Perda tentang Perubahan APBD 2024, telah terjadi penambahan anggaran sebesar Rp322 miliar untuk pengadaan tanah dan membangun waduk dan embung.
Terdapat juga pengadaan tanah untuk Dinas Sumber Daya Air ketika akan membangun sarana prasarana di sekitar aliran sungai.
Ada pula area normalisasi sungai yang tersisa sejauh 17 kilometer yang melintasi Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina hingga ke Manggarai.
