Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Amazon Minta Karyawan yang Tolak Kebijakan Berkantor 5 Hari untuk Mundur

JUMAT, 18 OKTOBER 2024 | 09:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pekerja Amazon yang keberatan dengan kebijakan 5 hari kerja di kantor diminta untuk segera mengundurkan diri.

Hal tersebut disampaikan CEO unit Matt Garman pada Kamis 17 Oktober 2024, dengan mengatakan bahwa mereka yang tidak mendukungnya dapat pindah ke perusahaan lain.

Berbicara dalam sebuah rapat umum AWS, Garman mengatakan bahwa sembilan dari 10 pekerja yang telah ia ajak bicara mendukung kebijakan baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2025 tersebut.


"Jika ada orang yang tidak bekerja dengan baik di lingkungan itu dan tidak mau, tidak apa-apa, ada perusahaan lain di sekitar," kata Garman, seperti dikutip dari Reuters.

"Ketika kami benar-benar ingin berinovasi pada produk yang menarik, saya belum melihat kemampuan kami untuk melakukannya saat kami tidak bertemu langsung," ujarnya.

Kebijakan baru Amazon untuk kembali bekerja di kantor 5 hari seminggu dianggap kontroversial dwn telah membuat marah banyak karyawan perusahaan. 

Mereka mengatakan kebijakan ini membuang-buang waktu untuk perjalanan dan manfaat bekerja dari kantor tidak didukung oleh data independen.

Sebelumnya Amazon memberlakukan kebijakan tiga hari kerja di kantor, tetapi CEO Andy Jassy mengatakan bulan lalu bahwa perusahaan akan mengubahnya menjadi lima hari untuk berkreasi, berkolaborasi, dan terhubung.

Beberapa karyawan yang sebelumnya tidak patuh diberitahu bahwa mereka boleh mengundurkan diri secara sukarela dan dikunci dari sistem perusahaan.

Amazon telah mengambil sikap lebih keras dalam hal kembali ke kantor dibandingkan banyak perusahaan teknologi sejenisnya seperti Google, Meta, dan Microsoft yang memiliki kebijakan dua hingga tiga hari bekerja di kantor.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya