Berita

Kolaborasi Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional Migrasi (IOM) dalam meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD) pada Rabu, 16 Oktober 2024/IOM Indonesia

Bisnis

Indonesia Bersama IOM dan Uni Eropa Luncurkan Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 14:27 WIB

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa (EU) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD). Alat inovatif ini dirancang untuk memprediksi serta mengurangi migrasi akibat dampak perubahan iklim.  

Proyek tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan model data terpadu.

Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mencari solusi komprehensif.  


"Keterlibatan kolektif ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan merespons tantangan ini secara efektif, serta mengurangi dampaknya pada kelompok rentan," ungkap Jefrrey seperti dikutip dari EEAS pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Sementara itu, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenar?i? menyebutkan bahwa Uni Eropa dengan bangga mendukung inisiatif RICD di Indonesia.

"Kami di Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini. Dengan mengumpulkan berbagai mitra, proyek ini memperkuat kapasitas untuk memprediksi dan mengurangi risiko pemindahan, sehingga komunitas di Indonesia lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim," ungkapnya.

RICD menganalisis pemindahan populasi melalui dua pendekatan, yaitu faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan demografi, serta faktor pemicu langsung seperti hilangnya mata pencaharian dan krisis pangan.  

Indeks ini juga mengidentifikasi tipping points atau ambang batas kritis yang meningkatkan risiko migrasi secara signifikan.  

Dengan memanfaatkan data dan proyeksi iklim, RICD memprediksi daerah yang berpotensi mengalami lonjakan pengungsian akibat bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. 

Indeks ini akan membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam merencanakan respons dan mitigasi, guna meminimalisir dampak sosial-ekonomi.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia karena mendukung prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan iklim,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB.  

Dalam beberapa bulan ke depan, para mitra inisiatif RICD akan mengembangkan model data, dimulai dari analisis risiko pengungsian tingkat nasional, hingga penilaian mikro di lokasi-lokasi utama guna mendukung kebijakan dan respons operasional di Indonesia.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya