Berita

Kolaborasi Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional Migrasi (IOM) dalam meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD) pada Rabu, 16 Oktober 2024/IOM Indonesia

Bisnis

Indonesia Bersama IOM dan Uni Eropa Luncurkan Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 14:27 WIB

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa (EU) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD). Alat inovatif ini dirancang untuk memprediksi serta mengurangi migrasi akibat dampak perubahan iklim.  

Proyek tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan model data terpadu.

Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mencari solusi komprehensif.  


"Keterlibatan kolektif ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan merespons tantangan ini secara efektif, serta mengurangi dampaknya pada kelompok rentan," ungkap Jefrrey seperti dikutip dari EEAS pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Sementara itu, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenar?i? menyebutkan bahwa Uni Eropa dengan bangga mendukung inisiatif RICD di Indonesia.

"Kami di Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini. Dengan mengumpulkan berbagai mitra, proyek ini memperkuat kapasitas untuk memprediksi dan mengurangi risiko pemindahan, sehingga komunitas di Indonesia lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim," ungkapnya.

RICD menganalisis pemindahan populasi melalui dua pendekatan, yaitu faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan demografi, serta faktor pemicu langsung seperti hilangnya mata pencaharian dan krisis pangan.  

Indeks ini juga mengidentifikasi tipping points atau ambang batas kritis yang meningkatkan risiko migrasi secara signifikan.  

Dengan memanfaatkan data dan proyeksi iklim, RICD memprediksi daerah yang berpotensi mengalami lonjakan pengungsian akibat bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. 

Indeks ini akan membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam merencanakan respons dan mitigasi, guna meminimalisir dampak sosial-ekonomi.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia karena mendukung prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan iklim,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB.  

Dalam beberapa bulan ke depan, para mitra inisiatif RICD akan mengembangkan model data, dimulai dari analisis risiko pengungsian tingkat nasional, hingga penilaian mikro di lokasi-lokasi utama guna mendukung kebijakan dan respons operasional di Indonesia.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya