Berita

Kolaborasi Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional Migrasi (IOM) dalam meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD) pada Rabu, 16 Oktober 2024/IOM Indonesia

Bisnis

Indonesia Bersama IOM dan Uni Eropa Luncurkan Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 14:27 WIB

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa (EU) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD). Alat inovatif ini dirancang untuk memprediksi serta mengurangi migrasi akibat dampak perubahan iklim.  

Proyek tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan model data terpadu.

Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mencari solusi komprehensif.  


"Keterlibatan kolektif ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan merespons tantangan ini secara efektif, serta mengurangi dampaknya pada kelompok rentan," ungkap Jefrrey seperti dikutip dari EEAS pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Sementara itu, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenar?i? menyebutkan bahwa Uni Eropa dengan bangga mendukung inisiatif RICD di Indonesia.

"Kami di Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini. Dengan mengumpulkan berbagai mitra, proyek ini memperkuat kapasitas untuk memprediksi dan mengurangi risiko pemindahan, sehingga komunitas di Indonesia lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim," ungkapnya.

RICD menganalisis pemindahan populasi melalui dua pendekatan, yaitu faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan demografi, serta faktor pemicu langsung seperti hilangnya mata pencaharian dan krisis pangan.  

Indeks ini juga mengidentifikasi tipping points atau ambang batas kritis yang meningkatkan risiko migrasi secara signifikan.  

Dengan memanfaatkan data dan proyeksi iklim, RICD memprediksi daerah yang berpotensi mengalami lonjakan pengungsian akibat bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. 

Indeks ini akan membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam merencanakan respons dan mitigasi, guna meminimalisir dampak sosial-ekonomi.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia karena mendukung prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan iklim,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB.  

Dalam beberapa bulan ke depan, para mitra inisiatif RICD akan mengembangkan model data, dimulai dari analisis risiko pengungsian tingkat nasional, hingga penilaian mikro di lokasi-lokasi utama guna mendukung kebijakan dan respons operasional di Indonesia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya