Berita

Kolaborasi Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional Migrasi (IOM) dalam meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD) pada Rabu, 16 Oktober 2024/IOM Indonesia

Bisnis

Indonesia Bersama IOM dan Uni Eropa Luncurkan Indeks Risiko Migrasi Akibat Iklim

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 14:27 WIB

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa (EU) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), meluncurkan Risk Index for Climate Displacement (RICD). Alat inovatif ini dirancang untuk memprediksi serta mengurangi migrasi akibat dampak perubahan iklim.  

Proyek tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan model data terpadu.

Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mencari solusi komprehensif.  

"Keterlibatan kolektif ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan merespons tantangan ini secara efektif, serta mengurangi dampaknya pada kelompok rentan," ungkap Jefrrey seperti dikutip dari EEAS pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Sementara itu, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenar?i? menyebutkan bahwa Uni Eropa dengan bangga mendukung inisiatif RICD di Indonesia.

"Kami di Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini. Dengan mengumpulkan berbagai mitra, proyek ini memperkuat kapasitas untuk memprediksi dan mengurangi risiko pemindahan, sehingga komunitas di Indonesia lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim," ungkapnya.

RICD menganalisis pemindahan populasi melalui dua pendekatan, yaitu faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan demografi, serta faktor pemicu langsung seperti hilangnya mata pencaharian dan krisis pangan.  

Indeks ini juga mengidentifikasi tipping points atau ambang batas kritis yang meningkatkan risiko migrasi secara signifikan.  

Dengan memanfaatkan data dan proyeksi iklim, RICD memprediksi daerah yang berpotensi mengalami lonjakan pengungsian akibat bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. 

Indeks ini akan membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam merencanakan respons dan mitigasi, guna meminimalisir dampak sosial-ekonomi.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia karena mendukung prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan iklim,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB.  

Dalam beberapa bulan ke depan, para mitra inisiatif RICD akan mengembangkan model data, dimulai dari analisis risiko pengungsian tingkat nasional, hingga penilaian mikro di lokasi-lokasi utama guna mendukung kebijakan dan respons operasional di Indonesia.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya