Berita

Airbus/Net

Bisnis

Airbus Bakal PHK Ribuan Karyawan

KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 13:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan kedirgantaraan multinasional asal Eropa, Airbus, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di divisi pertahanan dan ruang angkasa.

Seperti dikutip Reuters, perusahaan tersebut berdalih langkah itu diambil karena tantangan dalam dunia bisnis yang kompleks termasuk meningkatnya biaya dan perubahan cepat dalam strategi peperangan global.

Perusahaan itu tidak merinci negara mana yang akan terdampak dari pemangkasan, namun pemangkasan itu disebut setara dengan 1,7 persen dari total tenaga kerja globalnya.


Pabrikan pesawat asal Eropa ini juga menyatakan bahwa PHK massal diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2026.

CEO Airbus Defence and Space Mike Schoellhorn menjelaskan divisi pertahanan dan ruang angkasa tengah menghadapi tantangan besar di tengah perubahan rantai pasokan yang terganggu, pergeseran taktik peperangan, dan tekanan anggaran.

"Konteks bisnis sangat cepat berubah dan menantang, sehingga kami harus membuat unit ini lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kompetitif," ujar Schoellhorn dikutip Kamis 17 Oktober 2024.

Pengumuman ini terjadi di tengah lonjakan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan akibat meningkatnya ancaman keamanan, termasuk invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Selain itu, Amerika Serikat (AS) juga sedang meningkatkan investasinya pada aset berbasis ruang angkasa guna mendukung pengumpulan intelijen dan peperangan.

Namun, industri pertahanan tradisional, termasuk Airbus, kini terus menghadapi persaingan ketat dari perusahaan-perusahaan baru yang berkembang pesat dengan menawarkan solusi "generasi berikutnya" dalam pengembangan teknologi pertahanan.

Sementara itu, rantai pasokan yang terganggu dan tekanan biaya membuat perusahaan-perusahaan besar harus mengadaptasi diri dengan cepat.

Airbus sebelumnya juga telah menghadapi kesulitan akibat masalah rantai pasokan yang memaksanya mengurangi target produksi pesawat tahun ini dan tahun depan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya