Berita

Airbus/Net

Bisnis

Airbus Bakal PHK Ribuan Karyawan

KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 13:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan kedirgantaraan multinasional asal Eropa, Airbus, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di divisi pertahanan dan ruang angkasa.

Seperti dikutip Reuters, perusahaan tersebut berdalih langkah itu diambil karena tantangan dalam dunia bisnis yang kompleks termasuk meningkatnya biaya dan perubahan cepat dalam strategi peperangan global.

Perusahaan itu tidak merinci negara mana yang akan terdampak dari pemangkasan, namun pemangkasan itu disebut setara dengan 1,7 persen dari total tenaga kerja globalnya.


Pabrikan pesawat asal Eropa ini juga menyatakan bahwa PHK massal diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2026.

CEO Airbus Defence and Space Mike Schoellhorn menjelaskan divisi pertahanan dan ruang angkasa tengah menghadapi tantangan besar di tengah perubahan rantai pasokan yang terganggu, pergeseran taktik peperangan, dan tekanan anggaran.

"Konteks bisnis sangat cepat berubah dan menantang, sehingga kami harus membuat unit ini lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kompetitif," ujar Schoellhorn dikutip Kamis 17 Oktober 2024.

Pengumuman ini terjadi di tengah lonjakan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan akibat meningkatnya ancaman keamanan, termasuk invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Selain itu, Amerika Serikat (AS) juga sedang meningkatkan investasinya pada aset berbasis ruang angkasa guna mendukung pengumpulan intelijen dan peperangan.

Namun, industri pertahanan tradisional, termasuk Airbus, kini terus menghadapi persaingan ketat dari perusahaan-perusahaan baru yang berkembang pesat dengan menawarkan solusi "generasi berikutnya" dalam pengembangan teknologi pertahanan.

Sementara itu, rantai pasokan yang terganggu dan tekanan biaya membuat perusahaan-perusahaan besar harus mengadaptasi diri dengan cepat.

Airbus sebelumnya juga telah menghadapi kesulitan akibat masalah rantai pasokan yang memaksanya mengurangi target produksi pesawat tahun ini dan tahun depan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya