Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

BPN Gagasan Prabowo Bisa Tingkatkan Penerimaan Negara

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dinilai positif dalam memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Yanuar Rizky menyebut, keberadaan BPN bisa difokuskan untuk mendongkrak pendapatan negara. 

Dari sisi objektivitas, BPN juga bisa mengurangi tugas dan fungsi dari seorang Menteri Keuangan yang saat ini terlalu luas.


“Jadi, sepanjang waktu reorganisasi kelembagaan, konsolidasinya bisa lebih singkat. Ini akan positif bagi fokus penerimaan negara,” kata Yanuar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

BPN menjadi salah satu gagasan Prabowo yang sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Nantinya, BPN memisah Direktorat Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu.

Menurut Yanuar, BPN merupakan langkah serius dan tidak main-main. BPN akan fokus menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya