Berita

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa/Net

Politik

DPR Tunggu Jokowi Kirim Surpres Capim KPK

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan DPR RI hingga saat ini belum menerima Surat Presiden terkait calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa pimpinan hanya bisa menunggu Surpres dari Presiden Joko Widodo terkait capim KPK.

"Sampai sekarang belum, kita nunggu aja," kata Saan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Oktober 2024.


Mengenai tenggat waktu yang tersisa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober mendatang, Saan memastikan masih cukup waktu untuk menindaklanjuti capim KPK sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Keburu, masih keburu," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil akhir seleksi dan menghasilkan 10 nama capim KPK periode 2024-2029 kepada Presiden Jokowi.

"Kami sudah serahkan dan Bapak Presiden meminta kami untuk menyampaikan kepada teman-teman media dan sekaligus nanti akan menyampaikan 10 calon pimpinan," kata Ateh kepada wartawan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/10).

Kesepuluh nama capim yang lolos seleksi, yakni Agus Joko Pramono selaku mantan Wakil Ketua BPK, Ahmad Alamsyah Saragih selaku mantan Anggota Ombudsman RI, Djoko Poerwanto selaku Kapolda Kalteng, Fitroh Rohcahyanto dari Jaksa yang juga mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, Ibnu Basuki Widodo selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus MA, Ida Budhiati selaku akademisi yang juga mantan anggota DKPP, Johanis Tanak yang saat ini menjabat Wakil Ketua KPK.

Serta Michael Rolandi Cesnanta Brata selaku Kepala BPKD DKI Jakarta, Poengky Indarti selaku Komisioner Kompolnas, dan Setyo Budiyanto dari Polri yang saat ini menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya