Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono/Net

Politik

Trenggono Lebih Baik Dipanggil KPK, Bukan ke Kertanegara

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024 kemarin menuai sorotan dan polemik di banyak kalangan.

Pasalnya, Trenggono memiliki rekam jejak hitam yang namanya terseret dalam beberapa kasus. Mantan Wamenhan itu pernah dipanggil KPK terkait kasus PT Telkom pada Juli 2024 lalu.

Selanjutnya, Trenggono juga dilaporkan oleh masyarakat nelayan terkait polemik kebijakan benih bening lobster (BBL) ke KPK. Perihal ekspor pasir, Trenggono juga disebut-sebut sebagai otak dari keluarnya kebijakan tersebut.


Front Pergerakan Nasional (FPN) menyayangkan inisiatif Prabowo memanggil orang yang diduga memiliki jejak korup tersebut.

“Proses ini tentu akan berdampak secara politik dan hukum terkait lambatnya KPK menetapkan tersangka kasus Korupsi PT. Telkom yang sudah lebih dari 8 bulan tersendat,” kata Sekjen FPN, Noer Azhari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Sebagai orang yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, Prabowo Sepertinya menunjukkan kompromi dengan orang yang memiliki cengkraman kuat dalam proyek infrastruktur teknologi informasi dengan nilai lebih dari Rp500 triliun yang terdiri dari berbagai proyek fiktif di PT Telkom. Dugaannya itu untuk menjadi donatur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo tahun 2018-2019,” tambahnya.

Menurut dia, Sakti Wahyu Trenggono sebaiknya dipanggil dan ditetapkan tersangka oleh KPK, bukan dipanggil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Sambung Noer Azhari, Trenggono memiliki catatan buruk dalam menghabisi kompetitor bisnis yang berpotensi merugikan kelompoknya. 

“Modus dan cara-cara kotor yang dia lakukan seperti, menggusur Renaldi Firmansyah dari jajaran direksi PT Telkom tahun 2012 melalui kudeta atau RUPS luar biasa, untuk mengambil proyek infrastruktur telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari Rp500 triliun,” bebernya.

Bahkan FPN menduga Trenggono dengan jaringan politiknya juga telah menghancurkan karir politik sekaligus orang kepercayaan Prabowo, yakni Edhy Prabowo yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Lanjut dia, Edhy Prabowo diduga terjebak melalui jaringan bisnis yang terkait dengan Trenggono. Terakhir, keluarga Trenggono juga disebut-sebut dalam bisnis perikanan yang diduga sarat dengan manipulasi. 

“Terbukti ada dugaan manipulasi data kapal curian yang bersekongkol antara anak Sakti Wahyu Trenggono dan menantu Menteri Pratikno,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya