Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono/Net

Politik

Trenggono Lebih Baik Dipanggil KPK, Bukan ke Kertanegara

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024 kemarin menuai sorotan dan polemik di banyak kalangan.

Pasalnya, Trenggono memiliki rekam jejak hitam yang namanya terseret dalam beberapa kasus. Mantan Wamenhan itu pernah dipanggil KPK terkait kasus PT Telkom pada Juli 2024 lalu.

Selanjutnya, Trenggono juga dilaporkan oleh masyarakat nelayan terkait polemik kebijakan benih bening lobster (BBL) ke KPK. Perihal ekspor pasir, Trenggono juga disebut-sebut sebagai otak dari keluarnya kebijakan tersebut.


Front Pergerakan Nasional (FPN) menyayangkan inisiatif Prabowo memanggil orang yang diduga memiliki jejak korup tersebut.

“Proses ini tentu akan berdampak secara politik dan hukum terkait lambatnya KPK menetapkan tersangka kasus Korupsi PT. Telkom yang sudah lebih dari 8 bulan tersendat,” kata Sekjen FPN, Noer Azhari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Sebagai orang yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, Prabowo Sepertinya menunjukkan kompromi dengan orang yang memiliki cengkraman kuat dalam proyek infrastruktur teknologi informasi dengan nilai lebih dari Rp500 triliun yang terdiri dari berbagai proyek fiktif di PT Telkom. Dugaannya itu untuk menjadi donatur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo tahun 2018-2019,” tambahnya.

Menurut dia, Sakti Wahyu Trenggono sebaiknya dipanggil dan ditetapkan tersangka oleh KPK, bukan dipanggil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Sambung Noer Azhari, Trenggono memiliki catatan buruk dalam menghabisi kompetitor bisnis yang berpotensi merugikan kelompoknya. 

“Modus dan cara-cara kotor yang dia lakukan seperti, menggusur Renaldi Firmansyah dari jajaran direksi PT Telkom tahun 2012 melalui kudeta atau RUPS luar biasa, untuk mengambil proyek infrastruktur telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari Rp500 triliun,” bebernya.

Bahkan FPN menduga Trenggono dengan jaringan politiknya juga telah menghancurkan karir politik sekaligus orang kepercayaan Prabowo, yakni Edhy Prabowo yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Lanjut dia, Edhy Prabowo diduga terjebak melalui jaringan bisnis yang terkait dengan Trenggono. Terakhir, keluarga Trenggono juga disebut-sebut dalam bisnis perikanan yang diduga sarat dengan manipulasi. 

“Terbukti ada dugaan manipulasi data kapal curian yang bersekongkol antara anak Sakti Wahyu Trenggono dan menantu Menteri Pratikno,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya