Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono/Net

Politik

Trenggono Lebih Baik Dipanggil KPK, Bukan ke Kertanegara

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024 kemarin menuai sorotan dan polemik di banyak kalangan.

Pasalnya, Trenggono memiliki rekam jejak hitam yang namanya terseret dalam beberapa kasus. Mantan Wamenhan itu pernah dipanggil KPK terkait kasus PT Telkom pada Juli 2024 lalu.

Selanjutnya, Trenggono juga dilaporkan oleh masyarakat nelayan terkait polemik kebijakan benih bening lobster (BBL) ke KPK. Perihal ekspor pasir, Trenggono juga disebut-sebut sebagai otak dari keluarnya kebijakan tersebut.


Front Pergerakan Nasional (FPN) menyayangkan inisiatif Prabowo memanggil orang yang diduga memiliki jejak korup tersebut.

“Proses ini tentu akan berdampak secara politik dan hukum terkait lambatnya KPK menetapkan tersangka kasus Korupsi PT. Telkom yang sudah lebih dari 8 bulan tersendat,” kata Sekjen FPN, Noer Azhari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Sebagai orang yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, Prabowo Sepertinya menunjukkan kompromi dengan orang yang memiliki cengkraman kuat dalam proyek infrastruktur teknologi informasi dengan nilai lebih dari Rp500 triliun yang terdiri dari berbagai proyek fiktif di PT Telkom. Dugaannya itu untuk menjadi donatur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo tahun 2018-2019,” tambahnya.

Menurut dia, Sakti Wahyu Trenggono sebaiknya dipanggil dan ditetapkan tersangka oleh KPK, bukan dipanggil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

Sambung Noer Azhari, Trenggono memiliki catatan buruk dalam menghabisi kompetitor bisnis yang berpotensi merugikan kelompoknya. 

“Modus dan cara-cara kotor yang dia lakukan seperti, menggusur Renaldi Firmansyah dari jajaran direksi PT Telkom tahun 2012 melalui kudeta atau RUPS luar biasa, untuk mengambil proyek infrastruktur telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari Rp500 triliun,” bebernya.

Bahkan FPN menduga Trenggono dengan jaringan politiknya juga telah menghancurkan karir politik sekaligus orang kepercayaan Prabowo, yakni Edhy Prabowo yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Lanjut dia, Edhy Prabowo diduga terjebak melalui jaringan bisnis yang terkait dengan Trenggono. Terakhir, keluarga Trenggono juga disebut-sebut dalam bisnis perikanan yang diduga sarat dengan manipulasi. 

“Terbukti ada dugaan manipulasi data kapal curian yang bersekongkol antara anak Sakti Wahyu Trenggono dan menantu Menteri Pratikno,” pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

DPR Minta Data WNI di Kawasan Konflik Diperbarui, Evakuasi Harus Disiapkan

Selasa, 03 Maret 2026 | 14:17

Umat Diserukan Salat Gerhana Bulan dan Perbanyak Memohon Ampunan

Selasa, 03 Maret 2026 | 14:05

KPK Terus Buru Pihak Lain yang Terkait dalam OTT Bupati Pekalongan

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:56

Putin dan MBS Diskusi Bahas Eskalasi Timur Tengah

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:46

MBG Perkuat Fondasi SDM Sejak Dini

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:46

Siap-siap Libur Panjang Lebaran 2026, Catat Jadwal Sekolah dan Cuti Bersama

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:45

Angkat Kaki dari BOP Keputusan Dilematis bagi Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:40

Sunni dan Syiah Tak Bisa Dibentur-benturkan

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:25

Perang Iran-AS Bisa Picu PHK Besar-besaran di Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:19

Melania Bicara Perlindungan Anak di DK PBB Saat Perang Iran Makin Panas

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:18

Selengkapnya