Berita

Sekjen Partai Golkar Sarmuji di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 14 Oktober 2024/RMOL

Politik

Golkar Bantah Ada Tukar Guling Ketua MPR dengan Jatah Menteri

SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 16:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Golkar dikabarkan mendapatkan jatah kursi lebih banyak dibandingkan partai politik lainnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) lantaran merelakan kursi Ketua MPR kepada Gerindra.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji membantah hal tersebut. Menurutnya, penentuan Ketua MPR dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat seluruh fraksi di parlemen.

"Oh enggak, enggak. Kalau itu sih enggak. Urusan Ketua MPR-nya siapa itu permusyawaratan. Dunianya lain, kamarnya lain itu," kata Sarmuji di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 14 Oktober 2024.


Anggota DPR 2024-2029 ini menampik adanya tradisi kursi Ketua MPR diserahkan kepada partai politik terbesar kedua di parlemen.

"Dan itu sebenarnya bukan sebuah tradisi, misalkan pemenang kedua menjadi Ketua MPR. Bisa saja suat-suat pemenang pertama jadi Ketua MPR. Itu hasil permusyawaratan saja. Kebetulan saat ini permusyawaratannya hasilnya begitu," ujarnya.

Terkait jumlah menteri dari Golkar, Sarmuji mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah yang diberikan Prabowo ke beringin.

"Kalau untuk jumlah menteri saya tidak tahu berapa jumlahnya tapi kami yakin Pak Prabowo tahu betul kompetensi Kader Golkar," jelasnya.

"Karena Pak Prabowo adalah alumni partai Golkar. Jadi saya meyakini Pak Prabowo akan menghargai kompetensi," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya