Berita

Jumpa Pers terkait pengunduran diri Ketua KPU Bambang Christanto/RMOLJateng

Politik

Dilaporkan Kader PDIP ke DKPP, Ketua KPU Solo Mundur

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 04:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Bambang Christanto, memutuskan mundur dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang disampaikan dalam rapat pleno yang digelar Kamis kemarin, 10 Oktober 2024.

Hasil rapat pleno KPU Solo menerima surat pengunduran diri Bambang Cristanto sebagai Ketua KPU Kota Solo. Tugas Bambang digantikan oleh Yustinus Arya Artheswara sebagai Pelaksana Tugas (Plt). 

Sebelumnya Yustinus Arya menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. 


Pengunduran diri Bambang dilakukan sebagai respons terhadap pelaporan dua kader PDIP Solo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan dirinya.

Plt Ketua KPU Solo ,Yustinus Arya Artheswara menyampaikan, melihat kondisi yang terjadi belakangan ini komisioner KPU segera menggelar rapat pleno. 

"Kita merespons dengan melakukan pleno segera diputuskan untuk penggantian ketua. Disepakati, teman teman menunjuk saya sebagai ketua yang baru," papar  Arya di kantor KPU Solo, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dengan mundurnya Bambang Cristanto ada perubahan komposisi. Bambang kini menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

"Jadi sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, sekarang dijabat oleh Pak Bambang Christanto," jelasnya, dikutip RMOLJateng, Jumat, 11 Oktober 2024.

Arya menjelaskan, menyikapi pemberitaan di media terkait dugaan pelanggaran kode etik Bambang Christanto sebagai komisioner KPU Surakarta, demi menjaga integritas dan profesionalitas KPU Kota Surakarta dalam menjalani tahapan Pilkada 2024, KPU Solo pun sudah mengambil sikap.

"Bahwa tindakan dan pernyataan yang dilakukan oleh Bapak Bambang Christanto adalah pernyataan dan tindakan yang dilakukan secara pribadi bukan mewakili lembaga KPU Kota Solo," paparnya. 

Pihaknya juga menegaskan dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan proses hukum tidak mengganggu jalannya Tahapan Pilkada 2024 yang ada di Kota Solo. 

"Kami memastikan bahwa lembaga penyelenggara KPU kota Solo tetap profesional, netral serta tidak memihak sebagai wujud integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu," ucapnya lebih lanjut. 

Pihaknya juga memastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 di kota Surakarta tetap berjalan lancar dan tidak akan mengganggu jalannya tahapan selanjutnya serta terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan setiap tahapan Pilkada Solo 2024.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya