Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Konflik Geopolitik Global Berpotensi Picu Kerugian Ekonomi Dunia hingga Rp227 Ribu Triliun

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 18:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi global terancam mengalami kerugian besar, mencapai 14,5 triliun Dolar AS (Rp227 ribu triliun) dalam lima tahun ke depan, jika konflik berskala besar mengguncang sektor perdagangan internasional.

Menurut laporan terbaru dari perusahaan asuransi terkemuka Lloyd’s of London yang dikutip Kamis, 10 Oktober 2024,  gangguan terhadap pola perdagangan global akibat konflik geopolitik dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan. 

Dalam laporan tersebut, Eropa dijadikan sebagai contoh wilayah yang sangat bergantung pada impor untuk komoditas vital seperti semikonduktor, yang berperan penting dalam industri otomotif dan elektronik.


Laporan tersebut memperkirakan bahwa jika konflik meluas dan perdagangan global terganggu, Eropa dapat merugi hingga 3,4 triliun Dolar AS dalam lima tahun. 

Sementara itu, lebih dari 80 persen perdagangan internasional, yang melibatkan sekitar 11 miliar ton barang melintasi lautan setiap saat, dapat terhambat, mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia.

Negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik atau yang sangat bergantung pada perdagangan internasional diprediksi akan merasakan dampak paling parah.

Direktur Urusan Korporasi Lloyd's, Rebekah Clement, menyatakan bahwa laporan ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah, perusahaan asuransi, dan manajer risiko tentang ancaman global yang mendesak.

"Asuransi risiko politik dan asuransi risiko perang dapat membantu para pelaku bisnis melindungi diri dari potensi kerugian akibat gangguan perdagangan," jelas Clement dalam pernyataannya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya