SHI Lanjut Ngadu ke DPD Terkait Kesejahteraan Hakim

Setelah beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melanjutkan keluhan mereka ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terkait kesejahteraan hakim.

Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPD, Sultan Najamuddin, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Sultan Najamuddin didampingi para pimpinan DPD RI lainnya. Di antaranya Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung.

Koordinator SHI, Aji Prakoso saat membuka audiensi menyebut, kondisi perekonomian hakim saat ini berada di ujung tanduk. Lantaran gaji dan tunjangan yang diterima para hakim tidak mengalami kenaikan sejak 2012 lalu.

"Sudah 12 tahun hakim yang ada di seluruh penjuru Indonesia tidak mengalami kenaikan gaji dan tunjangan," ungkapnya.

"Sementara inflasi terus bertambah setiap tahunnya. Kami sebenarnya malu kondisi yang dialami hakim, karena bagaimanapun hakim adalah silent corps," imbuh Aji Prakoso menegaskan. 

Kondisi itulah yang membuat ribuan hakim se-Indonesia melakukan aksi mogok kerja antara 7-11 September 2024. Mereka menuntut hak atas kesejahteraan, termasuk kenaikan gaji 142 persen yang tidak pernah berubah sejak 2012 silam.

Dalam aksinya, para hakim berkumpul di Jakarta untuk melakukan audiensi ke beberapa pihak. Mulai dari DPR, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Perencanaan Nasional.

Selain itu mereka juga bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Jimly Asshiddiqie hingga Ketua Komisi Yudisial 2005-2010, M Busyro Muqoddas.