Tampung Keluhan Hakim, DPR Pertimbangkan Revisi UU Kehakiman

DPR RI membuka peluang untuk merevisi Undang-undang tentang Hakim. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Rapat Komisi III, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk tunjangan dan hal-hal lain yang perlu diperkuat dalam undang-undang. 

"Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain urusan mengenai kesejahteraan, tunjangan, dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam Undang-undang jabatan hakim. Supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal," ungkap Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan, DPR berkomitmen untuk mendorong revisi Undang-undang tersebut sebagai solusi untuk masalah kesejahteraan hakim. 

"Saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah ke depan. Nah ini akan diperhitungkan, mudah-mudahan bisa sinkron dan bisa kemudian jumlah hakim yang lebih kurang sembilan ribu ini dapat merasakan perbaikan-perbaikan," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan hakim di Indonesia sejahtera, sehingga celah untuk melakukan tindakan korupsi bisa dihilangkan. Para hakim di Indonesia harus hidup sejahtera agar tidak bisa disogok saat mengurus suatu perkara di pengadilan.

“Supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia mempunyai harga diri yang sangat tinggi,” kata Prabowo ketika ditelepon Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat audiensi Selasa siang, 8 Oktober 2024.