Berita

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Tampung Keluhan Hakim, DPR Pertimbangkan Revisi UU Kehakiman

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI membuka peluang untuk merevisi Undang-undang tentang Hakim. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Rapat Komisi III, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk tunjangan dan hal-hal lain yang perlu diperkuat dalam undang-undang. 


"Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain urusan mengenai kesejahteraan, tunjangan, dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam Undang-undang jabatan hakim. Supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal," ungkap Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan, DPR berkomitmen untuk mendorong revisi Undang-undang tersebut sebagai solusi untuk masalah kesejahteraan hakim. 

"Saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah ke depan. Nah ini akan diperhitungkan, mudah-mudahan bisa sinkron dan bisa kemudian jumlah hakim yang lebih kurang sembilan ribu ini dapat merasakan perbaikan-perbaikan," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan hakim di Indonesia sejahtera, sehingga celah untuk melakukan tindakan korupsi bisa dihilangkan. Para hakim di Indonesia harus hidup sejahtera agar tidak bisa disogok saat mengurus suatu perkara di pengadilan.

“Supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia mempunyai harga diri yang sangat tinggi,” kata Prabowo ketika ditelepon Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat audiensi Selasa siang, 8 Oktober 2024.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya