Berita

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Tampung Keluhan Hakim, DPR Pertimbangkan Revisi UU Kehakiman

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR RI membuka peluang untuk merevisi Undang-undang tentang Hakim. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Rapat Komisi III, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk tunjangan dan hal-hal lain yang perlu diperkuat dalam undang-undang. 


"Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain urusan mengenai kesejahteraan, tunjangan, dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam Undang-undang jabatan hakim. Supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal," ungkap Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan, DPR berkomitmen untuk mendorong revisi Undang-undang tersebut sebagai solusi untuk masalah kesejahteraan hakim. 

"Saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah ke depan. Nah ini akan diperhitungkan, mudah-mudahan bisa sinkron dan bisa kemudian jumlah hakim yang lebih kurang sembilan ribu ini dapat merasakan perbaikan-perbaikan," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan hakim di Indonesia sejahtera, sehingga celah untuk melakukan tindakan korupsi bisa dihilangkan. Para hakim di Indonesia harus hidup sejahtera agar tidak bisa disogok saat mengurus suatu perkara di pengadilan.

“Supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia mempunyai harga diri yang sangat tinggi,” kata Prabowo ketika ditelepon Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat audiensi Selasa siang, 8 Oktober 2024.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya