Berita

Batik Garutan/RMOLJabar

Bisnis

Menperin Ungkap Ekspor Batik RI Anjlok 8,39 Persen Gara-gara China

JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekspor batik Indonesia dilaporkan anjlok hingga 8,39 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan salah satu penyebab menurunnya ekspor tersebut karena adanya produk-produk impor yang membanjiri pasar, terutama dari China.

Menurutnya, batik lokal juga menghadapi masalah serupa dengan produk tekstil lain yang tergempur produk batik impor China yang juga membanjiri pasar Tanah Air sehingga menyebabkan produk lokal makin tergerus.


"Jadi, produk-produk batik itu sama dengan produk-produk tekstil lainnya yang dihadapi adalah produk-produk impor, baik impor yang masuknya secara legal maupun secara illegal," kata Agus, dikutip Jumat (4/10).

Produk tekstil dalam negeri, termasuk batik, kata Agus masih sulit untuk berdaya saing dengan produk impor dalam soal harga. Ia pun tak menutup kemungkinan China dapat memproduksi batik.

Meski demikian Agus menilai impor batik asal China bukanlah motif batik sungguhan.

"Iya (China sudah bisa produksi batik). Bisa jadi (impor batik datangnya dari China. Bisa jadi (sebenarnya itu bukan batik, hanya kain di motif batik)," jelasnya.

Untuk diketahui, produk impor ilegal dan legal saat ini masih menjadi batu sandungan bagi produk tekstil dalam negeri untuk berkompetisi, termasuk produk batik.

Sub sektor industri tekstil dan pakaian ini padahal jadi berperan penting bagi perekonomian nasional. Dalam kuartal-II 2024 saja, industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 5,72 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan non-migas.

Sementara itu, kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal-II 2024 senilai 1,77 miliar Dolar As atau senilai Rp27,11 triliun.  Industri batik sendiri turut memberikan kontribusi terhadap ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan nilai hingga 8,33 juta Dolar AS atau Rp127,6 miliar pada periode yang sama.

Agus pun menekankan pentingnya perlindungan untuk industri TPT. Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, termasuk batik perlu dibuat untuk melindungin industri tersebut.

"Mesti ada perlindungan. Sama dengan industri lain, harus ada regulasi yang memang pro kepada industri dalam negeri kita termasuk TPT, termasuk batik," tuturnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya