Pemprov DKI Jakarta didorong menggencarkan sosialisasi terkait program sekolah swasta gratis yang rencananya diterapkan mulai tahun ajaran 2025-2026.
Tujuan soaialisasi agar tak ada lagi orangtua yang khawatir terkait biaya menyekolahkan anak hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Adanya pendidikan gratis yang sudah menyentuh sampai di tingkat pendidikan swasta ini harus disosialisasikan secara maksimal agar masyarakat tahu dan mengerti," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fuadi Luthfi dikutip Kamis (3/10).
Selain itu, kader PKB ini juga mengimbau Dinas Pendidikan menjaga mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk para peserta didik. Kata dia, guru harus didorong lebih profesional dalam mendidik anak-anak.
"Tenaga pengajar juga harus didorong secara lebih maksimal lagi. Meskipun gratis, tapi tidak mengurangi bobot dari pada pelayanan," kata Fuadi.
Sebelumnya, Komisi E bersama Pemprov DKI telah menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis.
MoU itu ditandatangani pada Jumat, 23 Agustus 2024 oleh Komisi E periode 2019-2024. Program sekolah swasta gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Dinas Pendidikan DKI juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta, SD hingga SMA untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut.
Realisasi program tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp2,3 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
