Pemerintah Disalahkan, Membiarkan Petani Tergantung Eksploitasi Industri

Kelompok pendamping petani, Sindh Abadgar Ittehad (SAI), menyalahkan pemerintah karena membiarkan petani bergantung pada broker perantara dan industri pertanian yang eksploitatif. Mereka menuntut pemerintah menghentikan praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dalam menetapkan harga dukungan untuk tanaman pangan.

Dalam pertemuan di Hyderabad, Kamis (26/9), SAI yang dipimpin Nawab Zubair Ahmed Talpur menyesalkan keputusan pemerintah menarik dukungan pada petani atas instruksi Dana Moneter Internasional (IMF).

"Pabrik gula sekali lagi berencana untuk membuat masalah bagi petani,” demikian pernyataan SAI dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari The Express Tribune.

Mereka memperingatkan bahwa petani tebu akan menghadapi kesulitan keuangan yang sama seperti yang dihadapi petani kapas dan beras saat ini.

Sementara itu, petani di distrik Badin dan Sujawal melakukan aksi duduk untuk mengutuk apa yang mereka duga sebagai eksploitasi oleh pabrik beras dan para perantara.

Pertemuan kelompok tersebut menuntut pemerintah untuk segera menetapkan harga pengadaan tebu sebesar Rs 500 per 40 kilogram.

"Dengan alasan kadar air dalam beras, penggilingan padi memberikan kerugian finansial yang besar kepada petani dengan membayar mereka dengan harga yang sangat rendah," kata mereka.

Menurut mereka, bahkan upah buruh untuk menurunkan beras dari kendaraan, yang dikirim oleh petani ke penggilingan dan gudang, diambil dari petani.

Pertemuan tersebut juga memperingatkan bahwa jika harga pengadaan gandum tidak ditetapkan sebesar Rs 4.000 per 40 kg, petani tidak akan menanam tanaman karena musim tanam telah dimulai.

Para petani menegaskan kembali penolakan mereka terhadap usulan pembangunan enam kanal dan bendungan lagi yang akan dialiri oleh Sungai Indus. Mereka menegur pemerintah provinsi karena gagal menyediakan air irigasi bahkan ketika Sungai Indus dan kanal-kanalnya mengalir deras.