Berita

Seminar dan pelatihan depot air minum/Ist

Bisnis

Bisnis DAM Terus Tumbuh, ASDAMINDO Imbau Pelaku Usaha Ikuti Regulasi

RABU, 02 OKTOBER 2024 | 18:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Legalitas Depot Air Minum (DAM) masih minim dan belum terealisasi secara sempurna. 

Data dari Kementerian Kesehatan 2022 menyebutkan, hanya dua persen yang mempunyai Sertifikat Layak Higienis Sanitasi. 

Aspirasi Pengawasan Perlindungan Air Minum dan Air Bersih Indonesia (Asdamindo)  mengadakan seminar dan pelatihan terkait manajemen higienis serta sanitasi. 


Ketua ASDAMINDO, Erik Garnadi mengatakan, seminar ini untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang tata cara mengelola usaha DAM serta perdagangannya, juga memberikan pengetahuan tentang tata cara mengurus legalitas atau izin usaha. 

Hasilnya ada peningkatan dimana sekitar  5-6 persen pelaku usaha telah ikut regulasi.

Erik ingin agar pelaku usaha DAM patuh pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2/2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

Pelaku usaha bisa mengajukan Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dengan menyertakan hasil uji laboratorium, maksimal satu bulan terakhir dari laboratorium yang sudah terakreditasi. 

Pelaku usaha  juga harus melakukan perawatan depot yakni penggantian media filter yang layak serta penggunaan ultraviolet atau ozonisasi guna membunuh bakteri.

"Masyarakat perlu dilindungi dari bahaya mengkonsumsi air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan,"  ujar Erik.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Rachmat Hidayat menjelaskan bahwa industri air minum akan terus tumbuh.

"Sekarang konsumsi AMDK sudah melampaui 30 miliar liter. Nah kalau depot air minum isi ulang pasti jauh di atas 30 miliar liter setahun," ungkapnya

Secara regulasi, pelaku usaha DAM diperbolehkan menyetok galon kosong namun bukan galon isi ulang bermerek milik produsen AMDK tertentu.

Rachmat mengungkapkan, menggunakan galon produsen AMDK tertentu merupakan sebuah pelanggaran undang-undang pangan.

"Kedua, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga, melanggar Undang-Undang Perindustrian. Semuanya itu ada sanksi pidananya," katanya,

Fungsional Pembina Industri pada Direktorat IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Wahyu Fitrianto,  mengatakan, sektor bisnis DAM memiliki prospek cerah. Ia mengapresiasi bahwa sektor bisnis ini telah menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu rakyat Indonesia.

Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha DAM selalu mengikuti regulasi yang disusun Pemerintah demi kesehatan konsumen. 

Pelaku usaha DAM perlu melakukan sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi mengikuti regulasi yang berlaku.

Seminar dan pelatihan untuk pelaku usaha DAM ini merupakan kali ketiga yang diadakan ASDAMINDO. 

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti acara, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul untuk para pemateri.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya