Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

PDIP Belum Tentu Gabung Prabowo Meski Puan Kembali Jabat Ketua DPR

RABU, 02 OKTOBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penetapan kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 tidak otomatis menjadi sinyal bahwa PDIP akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat, PDI Perjuangan bisa menjadi mitra pemerintah tanpa harus bergabung ke dalam koalisi.

"DNA PDI Perjuangan ini di perjuangannya, nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangannya, biasanya elektabilitas mereka naik dan PDI juga pernah dalam posisi menjadi jembatan, pada era Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR antara oposisi dengan program-program SBY saat itu," kata Hensat lewat keterangan tertulisnya, Rabu (2/10).


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu tak menampik jika Prabowo terlihat ingin merangkul PDIP. Prabowo ingin ada keharmonisan antara kubunya sebagai pemenang Pilpres dengan PDIP sebagai pemenang Pileg.

"Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lawan yang harusnya dijadikan teman juga, karena dengan merangkul PDI Perjuangan ini akan mempengaruhi pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan," kata Hensat.

Dosen Universitas Paramadina itu melanjutkan, kebersamaan Prabowo dengan Puan saat pelantikan anggota DPR terpilih juga harus dipahami parpol pendukung Prabowo sebagai ujian loyalitas.

"Kalau dari pertemuan di DPR kemarin, Puan ini juga terlihat seperti ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga keinginan Prabowo merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi," kata Hensat.

"Tapi apakah nanti langsung ditasbihkan dengan tidak adanya oposisi di pemerintahan Prabowo?  belum tentu juga, bisa jadi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya