Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kinerja DPR Belum Sesuai Keinginan Rakyat

RABU, 02 OKTOBER 2024 | 11:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas masyarakat menilai bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.

Hal ini diungkap Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio alias Hensat melalui video singkatnya di Instagram. 

Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan antara harapan masyarakat dengan prioritas DPR dalam menyusun program legislasi nasional (prolegnas).  


"Rakyat mungkin berharap ada undang-undang yang menjamin sembako tetap murah dan pekerjaan yang nyaman, tapi yang muncul malah undang-undang cipta kerja," ujar Hensat seperti dikutip redaksi, Rabu (2/10).

Hensat menuturkan, dalam berbagai survei, termasuk survei KedaiKOPI, isu yang paling banyak diangkat oleh masyarakat adalah ekonomi keluarga dan lapangan pekerjaan. 

Namun, DPR justru mengalihkan fokus pada hal-hal lain, seperti revisi undang-undang Pilkada, yang menurut Hendri tidak menjadi prioritas masyarakat.

"Lah saya ini lagi laper, tiba-tiba kok DPR sibuk revisi UU Pilkada? kan kita bernegara gimana caranya bisa hidup lebih enak, lebih sejahtera," tandas Hensat.

Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada anggota DPR terpilih yang baru saja dilantik untuk melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang rakyat hadapi.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya