Rencana penerapan subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang sempat menjadi wacana untuk diberlakukan tahun 2025 dipastikan batal.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan belum ada perubahan terkait skema subsidi KRL di tahun mendatang.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa anggaran subsidi KRL di tahun 2025 masih akan sama seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan, termasuk rencana penerapan subsidi berbasis NIK.
"Belum ada perubahan terkait subsidi KRL di 2025. Kalau subsidi berbasis NIK juga belum ada ke arah sana. (Kami) masih dalam tahap kajian," ujar Risal dalam konferensi pers pada Selasa (1/10).
Untuk diketahui, wacana subsidi KRL berbasis NIK muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2025, yang menyebutkan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menerima alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun, salah satunya untuk Commuter Line.
Namun, Presiden Joko Widodo sendiri mengaku belum mengetahui adanya rencana perubahan skema tersebut, dengan menyatakan bahwa belum ada rapat terkait kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai kebijakan yang menimbulkan perdebatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat di tengah polemik subsidi KRL berbasis NIK.
Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub juga sempat mengkaji kemungkinan kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai rencana tersebut.
