Ilustrasi pernikahan anak di Pakistan./Friday Times
Menyambut usia ke-77 kemerdekaan Pakistan tahun ini, isu pernikahan anak di negara itu masih menjadi pusat perhatian. Isu ini setidaknya diangkat oleh media setempat, The News.com.
Dalam artikel yang ditulis seorang kontributor media itu, Wali Tahir, disebutkan bahwa UU Pembatasan Pernikahan Anak 1929 Bagian 2(a) mendefinisikan “anak” sebagai “seseorang yang, jika laki-laki berusia di bawah 18 tahun, dan jika perempuan berusia di bawah 16 tahun”. Sementara Istilah “pernikahan anak” didefinisikan dalam Bagian 2(b) sebagai “pernikahan yang salah satu pihak yang mengadakannya adalah anak”.
Di sisi lain, Pasal 25A Konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin.
Sejauh ini Sindh merupakan satu-satunya provinsi yang tidak melakukan diskriminasi terkait usia pernikahan yang sama untuk pria dan wanita, yaitu 18 tahun. Hal ini dipraktikkan di Sindh setelah UU Pembatasan Anak 2013 diberlakukan.
Baru-baru ini dalam kasus Azka Wahid v Province of Punjab, Pengadilan Tinggi Lahore juga membatalkan usia minimum pernikahan bagi anak perempuan, yaitu 16 tahun di Punjab karena dianggap diskriminatif. Pengadilan menyatakan bahwa perbedaan usia “tidak didasarkan pada kriteria yang masuk akal yang memiliki hubungan dengan tujuan hukum”. Selain itu, Pengadilan menganggap tujuan UU1929 “kabur”.
Meskipun anak perempuan dan laki-laki sama-sama terpengaruh oleh pelanggaran hak asasi manusia ini, anak perempuan menderita pernikahan dini secara tidak proporsional. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan (DHS), di Pakistan 18,3 persen anak perempuan dan 4,7 persen anak laki-laki menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara laporan DHS terbaru menunjukkan peningkatan usia rata-rata anak perempuan untuk menikah, jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya ada peningkatan pernikahan anak sebelum usia 15 tahun.
Menurut Unicef, 19 juta anak perempuan (dan perempuan) korban di Pakistan telah menikah di masa kecil mereka, dan diberi beban yang harus mereka tanggung selama mereka hidup.
Mungkin bayangan yang lebih gelap muncul dari fakta bahwa 54 persen anak perempuan di Pakistan hamil sebelum usia 18 tahun.
Dalam kasus Akza Wahid, Pengadilan Tinggi Lahore diberi pengarahan oleh advokat jenderal bahwa “Komplikasi terkait kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian ibu berusia 15 hingga 19 tahun.” Pernikahan anak dalam kasus seperti itu menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dengan mudah berubah menjadi hukuman mati yang menyakitkan, diperparah oleh kurangnya fasilitas kontrasepsi.
Yang menyedihkan, pernikahan anak mungkin meningkat menyusul banjir tahun 2022, dan musim hujan baru-baru ini, yang terakhir memunculkan istilah 'pengantin musim hujan'. Pakistan menempati peringkat kedelapan sebagai negara paling rentan terhadap perubahan iklim, menurut Indeks Risiko Iklim Global 2021.
Perubahan iklim telah mengakibatkan curah hujan yang lebih lama dan lebih deras, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh daerah pedesaan kita, yang mengakibatkan kehancuran; tanah menjadi tandus, air yang sekarang tercemar telah membunuh ikan, dan membuat bercocok tanam tidak mungkin lagi dilakukan.
Pendapatan dan kerawanan pangan yang diakibatkannya telah menjadi pendorong terjadinya pernikahan anak. Salah satu contoh yang mencolok adalah peningkatan tajam dalam pernikahan anak di Distrik Dadu, sesuatu yang telah "diakui" oleh Komisi Hak Asasi Manusia Sindh. Persentase pernikahan anak di provinsi Sindh saat ini sudah mencapai 33 persen yang memuakkan.
Namun, hubungan antara pernikahan anak dan kondisi cuaca ekstrem ini bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah artikel penelitian yang mengevaluasi dampak banjir tahun 2010 menemukan bahwa persentase anak perempuan yang menikah dalam rentang usia 15-19 tahun meningkat dari 10,7 persen menjadi 16 persen sebagai akibat langsung dari banjir. Dengan demikian, peningkatan pernikahan anak ini merupakan sesuatu yang seharusnya dapat dengan mudah diramalkan dan dicegah oleh pemerintah, jika tidak berdasarkan akal sehat, maka berdasarkan bukti akademis.
Yang paling mengganggu adalah bagaimana pernikahan anak diterima secara hukum setelah kejadian. Seperti yang dicatat oleh Pengadilan Tinggi Islamabad dalam Mumtaz Bibi v Qasim, pengadilan terus mengandalkan putusan Mahkamah Agung dalam Bakshi v Bashir, di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa jika seorang gadis di bawah umur menikah dengan melanggar UU Pembatasan Pernikahan Anak, pernikahan itu sendiri tidak akan secara otomatis menjadi batal.
Mekanisme hukum untuk membatalkan pernikahan anak masih kurang. Tanggung jawab pembuktian ada pada anak untuk membatalkan pernikahan mereka, melalui prosedur hukum yang mahal dan rumit. Undang-Undang Pembubaran Pernikahan Muslim tahun 1939 dapat mengizinkan seorang gadis Muslim untuk membatalkan pernikahan anak hanya jika gadis tersebut menikah sebelum usia 16 tahun, dan pernikahan tersebut diajukan sebelum ia berusia 18 tahun. Dan pernikahan tersebut tidak boleh “dilakukan”.
Masalah serupa muncul bagi gadis-gadis Hindu berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Hindu tahun 1955. Meskipun tidak ada penyelesaian untuk pernikahan anak berdasarkan UU Pernikahan Kristen, perceraian atau pembatalan pernikahan harus dilakukan berdasarkan UU Perceraian tahun 1869.
Dalam kasus Mumtaz Bibi, Hakim Babar Sattar membedakan kasus Bakshi berdasarkan sejumlah alasan, yang terpenting adalah fakta bahwa Pakistan merupakan pihak dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan telah memberlakukan undang-undang khusus untuk tujuan mengintegrasikan konvensi tersebut ke dalam hukum domestik.
