Berita

Pembubaran acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan/Repro

Politik

Intimidasi Kelompok Kritis Pola Lama Oknum Aparat

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 02:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wamenlu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal ikut angkat bicara terkait peristiwa pembubaran paksa acara diskusi yang berlangsung di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9). 

Dino menilai penggunaan preman bayaran untuk melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang krtis merupakan cara-cara lama. 

Di mata Dino, umumnya pola tersebut dilakukan oleh oknum aparat yang mempunyai pemikiran represif, dan tidak pernah memahami bahwa Indonesia kini hidup di era demokrasi.


"Penggunaan preman bayaran + kekerasan utk intimidasi pihak yg kritis/beda pandangan adalah metode lama/klasik yg biasa dilakukan oknum aparat yg mempunyai mindset represif dan tidak pernah paham bhw Indonesia kini hidup dalam era demokrasi dan reformasi," tulis Dino melalui akun X yang dilihat redaksi, Selasa (1/10).

"Kalau memang ada oknum aparat di belakang insiden Hotel Grand Kemang, sudah saatnya mereka diekspos agar kapok," sambungnya.

Untuk diketahui, acara diskusi diaspora dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan.

Beberapa tokoh yang diundang sebagai narasumber, di antaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, dan Soenarko.

Acara diskusi yang berlangsung pada Sabtu pagi berujung ricuh setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop, dan mengancam peserta yang hadir.




Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya