Berita

Politik

Anies Desak Kapolri Usut Otak Pembubaran Diskusi

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aksi pembubaran paksa diskusi yang digelar Forum Tanah Air (FTA) bertajuk "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin (28/9) disayangkan tokoh nasional Anies Baswedan.

Anies menegaskan bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat adalah prinsip demokrasi yang harus dihormati karena telah dilindungi oleh konstitusi.

"Maka kita perlu mengecam aksi premanisme penuh kekerasan yang membubarkan diskusi diaspora dan aksi damai Global Climate Strike, yang terjadi dalam hari berurutan," tegas Anies melalui akun X resminya, Minggu (29/9).


Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu  meminta agar aparat keamanan, terutama Kapolri Listyo Sigit Prabowo, segera mengusut tuntas insiden tersebut, termasuk aktor intelektual di balik aksi premanisme ini.

Ia menegaskan dukungan penuh agar semua pelaku, baik di lapangan maupun dalang di balik aksi tersebut, dapat segera diproses secara hukum.

"Rakyat tentu memantau, akankah hukum di negeri ini lunglai terhadap pembungkaman kebebasan berbicara?" tandas Anies Baswedan.

Kericuhan bermula saat sekelompok massa yang diduga berasal dari Indonesia Timur mulai berorasi dari atas mobil komando di depan hotel sejak pagi hari.

Dalam orasinya, mereka mengkritik para narasumber yang diundang dan membela kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diskusi ini menghadirkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko; hingga Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Namun, situasi menjadi tak terkendali ketika massa masuk ke dalam ruangan acara dan memporak-porandakan tempat pertemuan.

Meski aparat kepolisian berada di lokasi, massa perusuh terlihat leluasa beraksi tanpa adanya upaya pembubaran yang tegas dari pihak berwenang.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya