Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto/RMOL
Tim penyidik KPK saat ini tengah mendalami soal jatah proyek pekerjaan di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk anggota DPRD Kota Semarang.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 6 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang pada Kamis (26/9).
"Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (27/9).
Keenam saksi yang telah diperiksa, yakni Agus Rochim selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Pemkot Semarang, Erwidati Yuliandri selaku Sekretaris Disdukcapil Pemkot Semarang, Budi Susilo selaku swasta.
Selanjutnya, Meidiana Kuswara selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, Kadar Lusman selaku Ketua DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, dan Rahmulyo Adi Wibowo selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang periode 2019-2024.
"Saksi hadir semua. Saksi didalami terkait paket pekerjaan di Pemkot Semarang yang menjadi jatah dari anggota komisi," pungkas Tessa.
Namun demikian, Tessa tidak menjelaskan lebih lanjut proyek pekerjaan apa yang menjadi jatah para anggota Dewas dimaksud.
Sejak 11 Juli 2024, KPK melakukan penyidikan 3 dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, yakni dugaan suap pengadaan barang atau jasa tahun 2023-2024, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pengumpulan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Namun demikian, KPK belum resmi mengumumkan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkaranya, sejak 17-25 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Tempat-tempat yang digeledah, yakni 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya yang terletak
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti, berupa dokumen-dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024 dan dokumen yang berisi catatan-catatan tangan.
Kemudian uang sebesar kurang lebih Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka, yakni P Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita selaku Walikota Semarang.
Selanjutnya, Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDIP yang juga merupakan suami Mbak Ita, dan Martono (MTN) selaku Ketua Gapensi Kota Semarang yang juga Direktur PT Chimarder777 sekaligus PT Rama Sukses Mandiri.
