Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Ist

Politik

Ini Alasan Parpol Tak Punya Nyali Usung Kader Maju Pilkada

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 13:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun oligarki jumlahnya segelintir, nyatanya memiliki posisi yang sangat superior dan dominan. Bahkan menjadi aktor kunci dalam proses menentukan kandidat Pilkada.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menanggapi maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Menurut dia, mestinya partai politik berani memajukan calon internal dalam Pilkada. Soal  menang atau kalah itu urusan belakangan. 


Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat menguntungkan bagi demokrasi. 

"Problem kaderisasi menjadi persoalan yang cukup akut sejak lama dan partai politik seakan tidak serius berbenah. Justru partai politik saat ini begitu berjarak dengan konstituen," kata Adi kepada RMOL di Jakarta, Jumat (27/9).

Di setiap hajatan politik elektoral, lanjut Adi, partai politik gagap memajukan kandidat sendiri. Bukan cuma tak populer dan kiprah yang minim, partai politik di daerah tidak punya kader yang layak diandalkan.

Alasan lain partai politik tidak berani mengusung kandidat karena mahalnya biaya politik dalam berkontestasi. Adi menegaskan, politik elektoral seperti Pilkada membutuhkan logistik yang memadai. 

Budaya jual beli suara yang masif, mahar politik pencalonan yang begitu tinggi, termasuk mahalnya konsolidasi mesin politik, menjadi alasan partai politik tak punya nyali mengusung calon. 

"Efeknya partai politik terpaksa memilih jalan pintas berkongsi dengan calon lain yang dinilai kuat secara finansial dan politik," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya