Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Ist

Politik

Ini Alasan Parpol Tak Punya Nyali Usung Kader Maju Pilkada

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 13:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun oligarki jumlahnya segelintir, nyatanya memiliki posisi yang sangat superior dan dominan. Bahkan menjadi aktor kunci dalam proses menentukan kandidat Pilkada.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menanggapi maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Menurut dia, mestinya partai politik berani memajukan calon internal dalam Pilkada. Soal  menang atau kalah itu urusan belakangan. 


Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat menguntungkan bagi demokrasi. 

"Problem kaderisasi menjadi persoalan yang cukup akut sejak lama dan partai politik seakan tidak serius berbenah. Justru partai politik saat ini begitu berjarak dengan konstituen," kata Adi kepada RMOL di Jakarta, Jumat (27/9).

Di setiap hajatan politik elektoral, lanjut Adi, partai politik gagap memajukan kandidat sendiri. Bukan cuma tak populer dan kiprah yang minim, partai politik di daerah tidak punya kader yang layak diandalkan.

Alasan lain partai politik tidak berani mengusung kandidat karena mahalnya biaya politik dalam berkontestasi. Adi menegaskan, politik elektoral seperti Pilkada membutuhkan logistik yang memadai. 

Budaya jual beli suara yang masif, mahar politik pencalonan yang begitu tinggi, termasuk mahalnya konsolidasi mesin politik, menjadi alasan partai politik tak punya nyali mengusung calon. 

"Efeknya partai politik terpaksa memilih jalan pintas berkongsi dengan calon lain yang dinilai kuat secara finansial dan politik," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya