Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Ist

Politik

Ini Alasan Parpol Tak Punya Nyali Usung Kader Maju Pilkada

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 13:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun oligarki jumlahnya segelintir, nyatanya memiliki posisi yang sangat superior dan dominan. Bahkan menjadi aktor kunci dalam proses menentukan kandidat Pilkada.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menanggapi maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Menurut dia, mestinya partai politik berani memajukan calon internal dalam Pilkada. Soal  menang atau kalah itu urusan belakangan. 


Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat menguntungkan bagi demokrasi. 

"Problem kaderisasi menjadi persoalan yang cukup akut sejak lama dan partai politik seakan tidak serius berbenah. Justru partai politik saat ini begitu berjarak dengan konstituen," kata Adi kepada RMOL di Jakarta, Jumat (27/9).

Di setiap hajatan politik elektoral, lanjut Adi, partai politik gagap memajukan kandidat sendiri. Bukan cuma tak populer dan kiprah yang minim, partai politik di daerah tidak punya kader yang layak diandalkan.

Alasan lain partai politik tidak berani mengusung kandidat karena mahalnya biaya politik dalam berkontestasi. Adi menegaskan, politik elektoral seperti Pilkada membutuhkan logistik yang memadai. 

Budaya jual beli suara yang masif, mahar politik pencalonan yang begitu tinggi, termasuk mahalnya konsolidasi mesin politik, menjadi alasan partai politik tak punya nyali mengusung calon. 

"Efeknya partai politik terpaksa memilih jalan pintas berkongsi dengan calon lain yang dinilai kuat secara finansial dan politik," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya