Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Kemenkeu Sebut Kelas Menengah Sumbang Pajak 1 Persen

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 12:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kontribusi kelas menengah terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) tercatat masih sangat minim. Nilainya bahkan, tidak sampai 5 persen dari total PPh OP.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sumbangan kelas menengah terhadap pajak hanya sekitar 1 persen.

"Kelas menengah ini  bicara mengenai individu, pajak yang dibayarkan orang pribadi relatif tidak besar hanya sekitar 1 persen," ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak, Muchamad Arifin, dalam Media Gathering, di Serang, Banten, dikutip Jumat (27/9).


Kondisi ini disebut masih jauh dari ideal. Di negara maju, kata Arifin, pajak orang pribadi yang jadi penopang penerimaan pajak. Namun, sayangnya pajak orang pribadi di dalam negeri ini masih banyak bekerja di sektor informal sehingga tidak terdata di sistem pajak.

"Orang pribadi ini biasanya masuk di sektor UMKM, sektor UMKM informalitasnya sangat tinggi, dia ga masuk dalam data perpajakan," katanya.

Untuk itu, ekstensifikasi pajak orang pribadi, sambungnya, akan menjadi salah satu fokus untuk mendorong penerimaan pajak pada 2025. Adapun upaya ekstensifikasi ini dilakukan dengan pemadanan Nomor Pojok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu ekstensifikasi juga dilakukan dengan penerapan Coretax Administration System. Menurutnya, dengan pemadanan dan Coretax maka wajib pajak akan lebih terdata.

"Makanya nanti ketika NIK dan Coretax sudah berjalan, maka data tersebut jadi satu dan digabungkan. Oh si X dengan penghasilan sekarang belom punya NPWP," tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya