Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Kemenkeu Sebut Kelas Menengah Sumbang Pajak 1 Persen

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 12:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kontribusi kelas menengah terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) tercatat masih sangat minim. Nilainya bahkan, tidak sampai 5 persen dari total PPh OP.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sumbangan kelas menengah terhadap pajak hanya sekitar 1 persen.

"Kelas menengah ini  bicara mengenai individu, pajak yang dibayarkan orang pribadi relatif tidak besar hanya sekitar 1 persen," ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak, Muchamad Arifin, dalam Media Gathering, di Serang, Banten, dikutip Jumat (27/9).


Kondisi ini disebut masih jauh dari ideal. Di negara maju, kata Arifin, pajak orang pribadi yang jadi penopang penerimaan pajak. Namun, sayangnya pajak orang pribadi di dalam negeri ini masih banyak bekerja di sektor informal sehingga tidak terdata di sistem pajak.

"Orang pribadi ini biasanya masuk di sektor UMKM, sektor UMKM informalitasnya sangat tinggi, dia ga masuk dalam data perpajakan," katanya.

Untuk itu, ekstensifikasi pajak orang pribadi, sambungnya, akan menjadi salah satu fokus untuk mendorong penerimaan pajak pada 2025. Adapun upaya ekstensifikasi ini dilakukan dengan pemadanan Nomor Pojok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu ekstensifikasi juga dilakukan dengan penerapan Coretax Administration System. Menurutnya, dengan pemadanan dan Coretax maka wajib pajak akan lebih terdata.

"Makanya nanti ketika NIK dan Coretax sudah berjalan, maka data tersebut jadi satu dan digabungkan. Oh si X dengan penghasilan sekarang belom punya NPWP," tuturnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya