Kehadiran negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengurus nelayan dan masyarakat pesisir khususnya kaum perempuan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki komitmen untuk membangun maritim, ternyata juga tak menjawab permasalahan masyarakat pesisir.
Terkait itu, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Surabaya, Jihan Nafisah menyatakan pemerintah masih abai terhadap masalah pesisir khususnya yang menyangkut perempuan.
“Banyak perempuan di pesisir ini belum mendapat perhatian dari pemerintah atau bisa dibilang negara belum hadir. Padahal kaum perempuan ini pegang peran penting terhadap ekonomi pesisir,” kata Jihan dalam diskusi virtual bertajuk"Evaluasi Kebijakan Jokowi: Satu Dekade Memunggungi Lautan", yang dikutip redaksi, Rabu (25/9).
Lanjut dia, perempuan nelayan dan pesisir juga menghadapi risiko yang besar dalam menjalankan perannnya. Maka dari itu perlu asuransi nelayan untuk menjamin hidup mereka.
Belum lagi permasalahan modal yang sulit bagi mereka dalam mengembangkan usaha, khususnya dalam pengelolaan perikanan.
“Permodalan ini kita susah, akhirnya banyak yang kepepet beralih ke pinjol (pinjaman online). Ini cukup bikin sulit kita juga dampaknya. Awalnya mereka cuma download aplikasi-aplikasi pinjol akhirnya malah terjebak,” jelas Jihan.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah khususnya KKP tidak menutup mata dalam permasalahan ini.
“Semoga pemerintah perhatikan kita,” tandasnya.
