Berita

Dok Foto/Net

Nusantara

Negara Belum Hadir, Banyak Perempuan Pesisir Terjerat Pinjol

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 14:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kehadiran negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengurus nelayan dan masyarakat pesisir khususnya kaum perempuan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.

10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki komitmen untuk membangun maritim, ternyata juga tak menjawab permasalahan masyarakat pesisir.

Terkait itu, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Surabaya, Jihan Nafisah menyatakan pemerintah masih abai terhadap masalah pesisir khususnya yang menyangkut perempuan.


“Banyak perempuan di pesisir ini belum mendapat perhatian dari pemerintah atau bisa dibilang negara belum hadir. Padahal kaum perempuan ini pegang peran penting terhadap ekonomi pesisir,” kata Jihan dalam diskusi virtual bertajuk"Evaluasi Kebijakan Jokowi: Satu Dekade Memunggungi Lautan", yang dikutip redaksi, Rabu (25/9).

Lanjut dia, perempuan nelayan dan pesisir juga menghadapi risiko yang besar dalam menjalankan perannnya. Maka dari itu perlu asuransi nelayan untuk menjamin hidup mereka.

Belum lagi permasalahan modal yang sulit bagi mereka dalam mengembangkan usaha, khususnya dalam pengelolaan perikanan.

“Permodalan ini kita susah, akhirnya banyak yang kepepet beralih ke pinjol (pinjaman online). Ini cukup bikin sulit kita juga dampaknya. Awalnya mereka cuma download aplikasi-aplikasi pinjol akhirnya malah terjebak,” jelas Jihan.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah khususnya KKP tidak menutup mata dalam permasalahan ini.

“Semoga pemerintah perhatikan kita,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya