Berita

Ilustrasi pabrik mobil listrik di Thailand/EV Magazine

Otomotif

Mulai 2026, Thailand Wajibkan Produsen Mobil Listrik Bikin Komponen Lokal

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 05:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Thailand akan mewajibkan para produsen kendaraan listrik di negaranya untuk memproduksi komponen mobil listrik secara lokal. Aturan yang mulai berlaku pada 2026 ini dilakukan untuk melahirkan industri-industri baru di bidang kendaraan elektrifikasi.

Dikutip dari Bangkok Post, Rabu (25/9), Direktur Jenderal Departemen Cukai Thailand, Ekniti Nitithanprapas mengatakan, ada 3 komponen utama EV (electric vehicle) yang bisa dibuat secara lokal.

Yaitu motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kendaraan, kemudian reduktor dengan fungsi serupa girboks pada kendaraan bermesin pembakaran, dan inverter yang punya fungsi mengubah arus searah (DC) dari baterai menjadi arus bolak-balik (AC) untuk memasok listrik ke motor. 


Tiga komponen utama mobil listrik itulah yang harus diproduksi secara lokal di Thailand mulai 2026.

Dipaparkan Ekniti, setelah pemerintah melalui Departemen Cukai memperkenalkan tahap pertama (3.0) dan tahap kedua (3.5) dari langkah-langkah mempromosikan mobil EV, produsen yang berpartisipasi dalam program tersebut secara bertahap telah membangun basis produksi di Thailand. 

Total nilai investasinya bahkan lebih dari 80 miliar baht atau setara Rp 36,9 triliun.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut diharuskan memproduksi kendaraan listrik secara lokal untuk mengimbangi impor yang setara 100 persen penjualan pada tahun pertama. 

Nah, jika perusahaan gagal memenuhi persyaratan produksi lokal pada tahun kedua, perusahaan harus memproduksi 1,5 kali lipat dari volume penjualan.

Persyaratan ini memaksa produsen mobil untuk mendirikan basis produksi di Thailand, yang mengarah pada investasi dan industri baru sejalan dengan kebijakan departemen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Pemerintah Thailand telah membuka pintu lebar-lebar kepada produsen mobil listrik untuk melakukan usaha di negaranya, terutama bagi merek-merek mobil listrik asal China. 

Dilanjutkan dengan program subsidi kendaraan listrik di Thailand yang dimulai dari 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Di mana Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (setara Rp68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal China yang dijual di Thailand. Syaratnya, perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya