Berita

Ilustrasi pabrik mobil listrik di Thailand/EV Magazine

Otomotif

Mulai 2026, Thailand Wajibkan Produsen Mobil Listrik Bikin Komponen Lokal

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 05:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Thailand akan mewajibkan para produsen kendaraan listrik di negaranya untuk memproduksi komponen mobil listrik secara lokal. Aturan yang mulai berlaku pada 2026 ini dilakukan untuk melahirkan industri-industri baru di bidang kendaraan elektrifikasi.

Dikutip dari Bangkok Post, Rabu (25/9), Direktur Jenderal Departemen Cukai Thailand, Ekniti Nitithanprapas mengatakan, ada 3 komponen utama EV (electric vehicle) yang bisa dibuat secara lokal.

Yaitu motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kendaraan, kemudian reduktor dengan fungsi serupa girboks pada kendaraan bermesin pembakaran, dan inverter yang punya fungsi mengubah arus searah (DC) dari baterai menjadi arus bolak-balik (AC) untuk memasok listrik ke motor. 


Tiga komponen utama mobil listrik itulah yang harus diproduksi secara lokal di Thailand mulai 2026.

Dipaparkan Ekniti, setelah pemerintah melalui Departemen Cukai memperkenalkan tahap pertama (3.0) dan tahap kedua (3.5) dari langkah-langkah mempromosikan mobil EV, produsen yang berpartisipasi dalam program tersebut secara bertahap telah membangun basis produksi di Thailand. 

Total nilai investasinya bahkan lebih dari 80 miliar baht atau setara Rp 36,9 triliun.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut diharuskan memproduksi kendaraan listrik secara lokal untuk mengimbangi impor yang setara 100 persen penjualan pada tahun pertama. 

Nah, jika perusahaan gagal memenuhi persyaratan produksi lokal pada tahun kedua, perusahaan harus memproduksi 1,5 kali lipat dari volume penjualan.

Persyaratan ini memaksa produsen mobil untuk mendirikan basis produksi di Thailand, yang mengarah pada investasi dan industri baru sejalan dengan kebijakan departemen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Pemerintah Thailand telah membuka pintu lebar-lebar kepada produsen mobil listrik untuk melakukan usaha di negaranya, terutama bagi merek-merek mobil listrik asal China. 

Dilanjutkan dengan program subsidi kendaraan listrik di Thailand yang dimulai dari 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Di mana Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (setara Rp68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal China yang dijual di Thailand. Syaratnya, perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya