Berita

Penulis saat berbicara dalam Seminar Expert Talk oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB, Rabu (24/9).

Publika

Sejatinya Wilayah Udara NKRI adalah Sumber Daya Alam Juga

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 05:42 WIB | OLEH: CHAPPY HAKIM

PAGI hari, 24 September 2024, untuk kesekian kalinya saya diundang sebagai salah satu pembicara di Aula Barat ITB, sebuah bangsal besar khas bangunan jadoel. Lokasi yang selalu memberikan kenangan tertentu bagi setiap mahasiswa yang pernah menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung.

Entah sudah berapa banyak tokoh bangsa dan elit negeri mulai dari Bung Karno dan banyak lainnya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Teknik yang sudah berdiri sejak tahun 192 0 ini.

Ketika itu namanya adalah Technische Hoogeschool te Bandoeng. Uniknya motto ITB adalah In Harmonia Progressio. Dengan berbasis moto itulah, saya yakin pada Rabu, 24 September, diselenggarakan "Seminar Expert Talk" oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan membahas tentang pencapaian sektor transportasi udara tahun 2015-2024.


Senang sekali pada pagi hari yang cerah itu saya berkesempatan bertemu dengan Rektor ITB, mungkin wanita pertama menyandang jabatan ini Prof. Ir. N.R. Reini Djuhraeini Wirahadikusuma, MSCE,Ph.D.

Di samping itu tentu saja saya berjumpa kembali dengan sahabat saya Dekan FTMD Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara. Dari pihak Kementrian Perhubungan saya bertemu dengan Ibu Dirjen Perhubungan Udara yang juga seorang wanita Ibu Maria Kristi Endah Muri dan juga seorang wanita yang tengah menjabat Direktur Utama AirNav Indonesia Ibu Polana.

Selain itu tampak hadir beberapa tokoh di bidang penerbangan nasional, civitas akademika ITB dan mahasiswa FTMD ITB.

Acara dimulai dengan kata pengantar oleh Menteri Perubungan yang disampaikan dalam format video karena beliau berhalangan hadir. Pembahasan tentang dunia penerbangan di Indonesia selalu saja menarik karena masih banyak tantangan yang menghadang dalam tata Kelola jejaring perhubungan udara kita.

Sistem perhubungan udara tidak terlepas dari bagian pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI. Sejatinya Wilayah Udara Kedaulatan NKRI adalah merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang merujuk konstitusi harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat.

Tantangan terbesar kedepan adalah bahwasanya Indonesia masih belum sepenuhnya menguasai wilayah udara diatas teritorinya. Demikian pula pelayanan masyarakat bagi jasa angkutan udara dan juga tugas tugas angkutan udara dalam mendukung kebutuhan administrasi logistik bagi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diselenggarakan oleh Negara.

Disadari bersama bahwa kesemua itu memang tidak mungkin untuk dapat dilakukan oleh Kementrian Perhubungan sendiri.

Menghadapi tantangan kedepan yang akan lebih kompetitif mungkin diperlukan sebuah Departemen atau Kementrian tersendiri yang mengelola bidang penerbangan di Indonesia. Dunia penerbangan di NKRI terdiri dari kegiatan penerbangan sipil komersial dan juga penerbangan militer dengan tugas pokok pertahanan dan keamanan negara.

Mudah mudahan dengan berangkat dari Expert Talk hari Rabu di ITB itu akan bergulir lebih banyak lagi pembahasan pembahasan akademik dalam menguraikan upaya pemerintah membenahi pengelolaan wilayah udara nasional sebagai SDA yang harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Semoga!

Penulis adalah pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia 



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya