Sejatinya Wilayah Udara NKRI adalah Sumber Daya Alam Juga

PAGI hari, 24 September 2024, untuk kesekian kalinya saya diundang sebagai salah satu pembicara di Aula Barat ITB, sebuah bangsal besar khas bangunan jadoel. Lokasi yang selalu memberikan kenangan tertentu bagi setiap mahasiswa yang pernah menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung.

Entah sudah berapa banyak tokoh bangsa dan elit negeri mulai dari Bung Karno dan banyak lainnya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Teknik yang sudah berdiri sejak tahun 192 0 ini.

Ketika itu namanya adalah Technische Hoogeschool te Bandoeng. Uniknya motto ITB adalah In Harmonia Progressio. Dengan berbasis moto itulah, saya yakin pada Rabu, 24 September, diselenggarakan "Seminar Expert Talk" oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan membahas tentang pencapaian sektor transportasi udara tahun 2015-2024.

Senang sekali pada pagi hari yang cerah itu saya berkesempatan bertemu dengan Rektor ITB, mungkin wanita pertama menyandang jabatan ini Prof. Ir. N.R. Reini Djuhraeini Wirahadikusuma, MSCE,Ph.D.

Di samping itu tentu saja saya berjumpa kembali dengan sahabat saya Dekan FTMD Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara. Dari pihak Kementrian Perhubungan saya bertemu dengan Ibu Dirjen Perhubungan Udara yang juga seorang wanita Ibu Maria Kristi Endah Muri dan juga seorang wanita yang tengah menjabat Direktur Utama AirNav Indonesia Ibu Polana.

Selain itu tampak hadir beberapa tokoh di bidang penerbangan nasional, civitas akademika ITB dan mahasiswa FTMD ITB.

Acara dimulai dengan kata pengantar oleh Menteri Perubungan yang disampaikan dalam format video karena beliau berhalangan hadir. Pembahasan tentang dunia penerbangan di Indonesia selalu saja menarik karena masih banyak tantangan yang menghadang dalam tata Kelola jejaring perhubungan udara kita.

Sistem perhubungan udara tidak terlepas dari bagian pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI. Sejatinya Wilayah Udara Kedaulatan NKRI adalah merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang merujuk konstitusi harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat.

Tantangan terbesar kedepan adalah bahwasanya Indonesia masih belum sepenuhnya menguasai wilayah udara diatas teritorinya. Demikian pula pelayanan masyarakat bagi jasa angkutan udara dan juga tugas tugas angkutan udara dalam mendukung kebutuhan administrasi logistik bagi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diselenggarakan oleh Negara.

Disadari bersama bahwa kesemua itu memang tidak mungkin untuk dapat dilakukan oleh Kementrian Perhubungan sendiri.

Menghadapi tantangan kedepan yang akan lebih kompetitif mungkin diperlukan sebuah Departemen atau Kementrian tersendiri yang mengelola bidang penerbangan di Indonesia. Dunia penerbangan di NKRI terdiri dari kegiatan penerbangan sipil komersial dan juga penerbangan militer dengan tugas pokok pertahanan dan keamanan negara.

Mudah mudahan dengan berangkat dari Expert Talk hari Rabu di ITB itu akan bergulir lebih banyak lagi pembahasan pembahasan akademik dalam menguraikan upaya pemerintah membenahi pengelolaan wilayah udara nasional sebagai SDA yang harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Semoga!

Penulis adalah pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia