Berita

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango/RMOL

Hukum

Pimpinan KPK Tak Berani Umumkan Hasil Telaah Laporan Gratifikasi Kaesang

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saling lempar tanggung jawab untuk mengumumkan hasil telaah laporan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku tidak mengetahui akan adanya pengumuman dari pimpinan KPK soal hasil telaah laporan gratifikasi yang telah dilayangkan Kaesang pada Selasa lalu (17/9).

"Siapa yang beritahu akan diumumkan? Coba kroscek saja langsung ke Deputi Pencegahannya gitu," kata Nawawi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi (24/9).


Menurut Nawawi, Kedeputian Pencegahan KPK yang melakukan proses pemeriksaan. Sehingga, lebih baik diumumkan langsung oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

"Ya tanya sama beliau (Pahala Nainggolan). Dari pencegahan saja, dia yang bikin, ya dia yang umumkan," pungkas Nawawi.

Padahal sebelumnya, Pahala menyebut bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil telaah laporan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang berupa penggunaan pesawat jet pribadi, kepada pimpinan KPK.

"Sudah rampung. Hari ini saya kirim ke pimpinan, nanti pimpinan yang umumkan," kata Pahala kepada wartawan, Senin (23/9).

Pahala menyebut bahwa, kemungkinan besar hasil tersebut akan diumumkan pimpinan KPK pada Selasa (24/9).

Kaesang bersama timnya telah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi dan mengisi formulir gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi, Selasa siang (17/9). Kaesang mengaku bahwa pesawat yang digunakan untuk pergi ke AS merupakan milik temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya