Berita

Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP/Net

Politik

Potensi Rugikan Negara, Ratih-Dirga Diduga Politisasi PIP untuk Pilkada

SABTU, 21 SEPTEMBER 2024 | 16:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima diminta turun tangan menghentikan dugaan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan Ratih dan Dirga Singkarru.

Ratih dan Dirga Singkarru adalah salah satu kontestan calon bupati dan calon wakil bupati Polman pada Pilkada 2024.

Koordinator Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP, Agus Salam menegaskan penyimpangan pemberian beasiswa PIP rentan dengan perilaku korupsi. 


Pasalnya, kata dia, penerima beasiswa PIP akhirnya bukanlah para siswa yang kurang mampu yang memang seharusnya menjadi subjek penerima beasiswa PIP. 

"Ini potensial merugikan uang negara karena sudah tidak tepat sasaran. Apabila diduga ada ASN dan anak pejabat yang menerima itu,” ujar Agus dalam keterangan tertulis.

Dia mengatakan, rencana agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Polewali Mandar bersama sejumlah pihak terkait akan terjadwal dalam waktu dekat. 

Agus menyebut RDP tersebut sebagai upaya legal untuk membenahi penyimpangan pendaftaran dan pemberian beasiswa PIP.   

"Jadi dalam kesempatan ini, kami memastikan upaya RDP dengan DPRD Polman untuk memanggil Media Center Ratih Singkarru bersama Kepala Dinas Pendidikan Polman dan sejumlah Kepala Sekolah bakal segera digelar," tuturnya.

"Kami ingin upaya ini menjadi momentum untuk menghentikan politisasi beasiswa PIP dan memberi sanksi kepada mereka yang melakukannya," demikian Agus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya