Berita

Suasana Rakernas PKS/Ist

Politik

Ketua Majelis Syuro PKS Tak Ingin Ada Lagi Kata 'Kami Ini Dicurangi' di Pilkada 2024

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta DPP dan kader melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Aljufri, dalam pembukaan Rakernas PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (20/9). 

"Evaluasi program kerja kita dan pencapaian kita dalam politik PKS pada Pemilu 2024. Sebab seluruh wilayah berkumpul, kita evaluasi, apa yang terjadi. Bukankah target kita 15 persen? Hampir semua kita mengatakan kita akan sampai 15 persen," kata Salim. 


"Bahkan sebagian lebih dari itu. Memang semua kita tahu, apapun yang kita lakukan pasti yang terjadi adalah keinginan Allah. Tapi kita evaluasi," sambungnya. 

Menurut Salim, evaluasi itu penting untuk melihat letak kesalahan, seperti halnya pada Pilpres 2024 calon yang didukung PKS mengalami kekalahan. Menurutnya, itu bisa jadi kesalahan dari internal. 

"Apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya internal sendiri. Atau penyebabnya juga eksternal, ada sesuatu. Saya tidak inginkan kata-kata, ‘Ustadz kami ini dicurangi’," ujarnya. 

"Bahasa itu saya tidak akan terima. Dari dulu juga banyak yang curang. Apa sebabnya supaya tidak terjadi? Nah ini, jadi Rakernas sendiri juga," imbuhnya menegaskan. 

Atas dasar itu, Salim pun menegaskan bahwa evaluasi program-program yang pernah dilakukan PKS harus dievaluasi agar terus mengalami perbaikan. 

"Saya inginkan ada evaluasi program-program kita. Apa yang terjadi di dalam pemilu. Disamping juga kerja konkrit dan real untuk meraih kemenangan Pilkada 2024. Takbir," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya