Berita

Aktivitas pengerukan pasir laut/Ist

Politik

Pelegalan Pengerukan Pasir Laut Munculkan Konflik Sosial

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pemerintah melegalkan pengerukan pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang bisa mengancam ekonomi nelayan serta menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, nelayan yang selama ini hidup di pesisir pantai akan terganggu mata pencahariannya lantaran pengerukan pasir bisa mengurangj populasi habitat laut.

"Kerusakan habitat laut bisa mengurangi populasi ikan dan sumber daya laut lainnya. Hal ini akhirnya berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan lokal," kata Amin kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).


Selain itu, kata legislator dari fraksi PKS DPR RI ini, akibat dari pengerukan pasir laut ini akan menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan juga pemerintah.

"Aktivitas pengerukan pasir bisa memicu ketegangan antara pemerintah, perusahaan pengeruk, dan masyarakat pesisir yang tergantung pada ekosistem laut untuk kelangsungan hidup mereka," tutup Amin.

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut. 

Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal. 

Aktivitas melegalkan aktivitas pengerukan dan pengiriman pasir laut dari wilayah Indonesia untuk kemudian dijual ke luar negeri diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. 

Aturan lainnya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya