Pelegalan Pengerukan Pasir Laut Munculkan Konflik Sosial

Keputusan pemerintah melegalkan pengerukan pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang bisa mengancam ekonomi nelayan serta menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, nelayan yang selama ini hidup di pesisir pantai akan terganggu mata pencahariannya lantaran pengerukan pasir bisa mengurangj populasi habitat laut.

"Kerusakan habitat laut bisa mengurangi populasi ikan dan sumber daya laut lainnya. Hal ini akhirnya berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan lokal," kata Amin kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).

Selain itu, kata legislator dari fraksi PKS DPR RI ini, akibat dari pengerukan pasir laut ini akan menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan juga pemerintah.

"Aktivitas pengerukan pasir bisa memicu ketegangan antara pemerintah, perusahaan pengeruk, dan masyarakat pesisir yang tergantung pada ekosistem laut untuk kelangsungan hidup mereka," tutup Amin.

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut. 

Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal. 

Aktivitas melegalkan aktivitas pengerukan dan pengiriman pasir laut dari wilayah Indonesia untuk kemudian dijual ke luar negeri diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. 

Aturan lainnya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.