Berita

Said Abdullah/Ist

Politik

Belanja Negara Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran Disetujui Rp 3.621 Triliun

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 20:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan DPR RI menyetujui belanja negara di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar Rp 3.621 triliun.

Persetujuan itu diambil dalam rapat pembahasan tingkat I RUU APBN 2025 dengan Panja RUU APBN Badan Anggaran DPR RI, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/9).

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengurai dalam laporan panitia kerja RUU APBN, disebutkan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.005,12 triliun, yang didapat dari penerimaan pajak sebesar Rp2.490,91 triliun, dan penerimaan non-pajak Rp513,64 triliun.


Untuk belanja negara, pemerintah dan DPR ditetapkan sebesar Rp3.621,31 triliun, yang diurai dari belanja pusat sebesar Rp2.701,44 triliun, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.094,55 triliun.

Adapun belanja non-K/L sebesar Rp 1.606,78 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 919,87 triliun. Kemudian, keseimbangan primer Rp633,31 triliun, defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB.

Lantas Said meminta persetujuan seluruh anggota Badan Anggaran dan pemerintah untuk menyetujui postur APBB 2025 ini.

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang?" tanya Said Abdullah dalam rapat.

"Setuju," jawab para anggota dilanjutkan pengetokan palu oleh Said Abdullah.

Said menegaskan bahwa penetapan APBN 2025 ini semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas 2045.

"Sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," demikian Said Abdullah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya