Berita

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio/Ist

Politik

PKB dan PKS Potensial Dapat Menteri

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun Prabowo Subianto baru akan dilantik sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, namun publik sudah penasaran dengan komposisi menteri mendatang.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menanggapi isu terkait kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan jatah menteri dalam pemerintahan Prabowo.

Isu ini muncul di kalangan warganet yang sering mengaitkan gosip politik. 


Menurut Hendri, memang ada indikasi PKB dan PKS akan masuk kabinet, namun posisi pastinya belum diketahui.

"Dari gosipnya sih iya (masuk), tapi di pos yang mana itu juga tidak tahu," kata sosok yang akrab disapa Hensat itu melalui video singkatnya di Instagram, Selasa (17/9).

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga menepis anggapan bahwa Partai Gelora akan keberatan dengan kehadiran PKS di koalisi. Ia menekankan bahwa Prabowo ingin semua pihak dalam koalisi bersatu.

Selain itu, Hensat menilai PKS memiliki posisi yang lebih strategis dibandingkan Gelora, mengingat PKS memiliki 53 kursi di DPR, sementara Gelora tidak memiliki kursi di parlemen.

"Emangnya Gelora nggak marah ada PKS? yang nggak lah, semuanya itu kan dalam naungan Pak Prabowo, Gelora mau marah gimana? 'Pak Prabowo Saya nggak suka ya PKS di situ, Pak Prabowo harus usir', ya nggak begitu juga lah," ungkap Hensat.

Terkait dengan dukungan Gibran Rakabuming, Hensat yakin bahwa Gibran sebagai wakil presiden terpilih akan mengikuti keputusan Prabowo. 

"Mas Gibran itu kan wakil presiden, wakil presiden ya harus mengikuti presiden lah, jadi nggak mungkin kelihatannya Mas Gibran enggak setuju padahal Pak Prabowo setuju," pungkas Hensat.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya