Berita

Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie/Net

Bisnis

Sejak Dikudeta, Arsjad Ngaku Belum Komunikasi dengan Anindya Bakrie

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 16:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku belum berkomunikasi dengan Anindya Bakrie sampai saat ini.

Arsjad mengatakan dirinya sedang fokus membereskan kisruh masalah di Kadin melalui mekanisme dan jalur yang sesuai dengan perundang-undangan dan AD/ART Kadin Indonesia.

"Belum, tidak, belum ada komunikasi antara saya dengan Pak Anindya Bakrie. Karena saya juga kan intinya adalah sebagai Ketua Umum, saya harus tetap pertama-tama membereskan ini semua," kata Arsjad, Senin (16/9).


Meski demikian, Arsjad membantah adanya perseteruan antara dirinya dan Anindya. Sebab menurutnya, ia dan pengusaha ternama itu merupakan teman lama, di luar dari Kadin Indonesia. Sebelum Munaslub, keduanya pun, kata Arsjad masih berkomunikasi sewajarnya.

Adapun mengenai upaya 'kudeta' terhadap dirinya, Arsjad akan menempuh upaya lanjutan. Ia menegaskan hanya ada satu Kadin Indonesia melalui Undang-Undang 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

Arsyad menilai upaya penjegalan terhadap dirinya itu memang menjadi misi segelintir pihak. Ia pun meyakini pemerintah maupun Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin Indonesia itu.

"Ini hanyalah yang saya katakan segelintir atau beberapa perorangan-perorangan yang melaksanakan Munaslub ini dengan tidak sah dan ilegal saya katakan," kata dia.

Kadin Indonesia memanas usai menggelar Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9). Hasil Munaslub menetapkan Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid.

Munaslub dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Anindya menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya masih menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026. 

Arsjad menegaskan bahwa Munaslub yang terjadi pada Sabtu lalu itu tidak sah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya