Prabowo Temui Megawati Bukan untuk Paksa Gabung Koalisi

Rencana pertemuan Presiden Terpilih 2024 dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, diprediksi bukan untuk memaksakan partai pimpinan Presiden kelima RI itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, mengatakan pertemuan Prabowo dengan Megawati akan membuat situasi politik yang tegang menjadi lebih kondusif.

Menurutnya, persepsi tentang PDIP yang akan digandeng di pemerintahan Prabowo usai dilantik pada 20 Oktober 2024, sulit terjadi. Kemungkinan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hal lain.

"Megawati dan PDIP tetap berada di luar pemerintahan kedepan, tetapi Prabowo akan menjamin nilai-nilai demokrasi tetap ditegakkan melalui pertemuan yang direncanakan tersebut," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (16/9).

Pengamat politik yang kerap siapa Biran itu memandang, PDIP sulit bergabung ke KIM saat Prabowo memerintah karena kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo yang memasangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo.

"Pertemuan Prabowo-Megawati yang pernah berkoalisi dalam Pilpres 2009 itu, tentu akan menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan," tuturnya.

Lebih lanjut, magister ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini Prabowo akan tetap menggandeng Megawati untuk tetap terlibat aktif dalam kerja pemerintahannya dalam pembangunan bangsa ke depan, tanpa harus mengintervensi PDIP ikut masuk ke dalam barisan KIM.

"Prabowo akan menawarkan konsep presidential club atau dewan pertimbangan agung, agar Megawati sebagai presiden kelima Republik Indonesia juga mau masuk dalam lembaga itu, untuk memberikan nasehat dan masukan serta tukar pengalaman selama ia menjadi Presiden ke depan," demikian Biran menambahkan.