Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Sambut Pemerintahan Baru, Anggaran Kementan Naik Drastis di 2025

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 18:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Pertanian (Kementan) resmi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp21,49 triliun untuk tahun 2025. Sebelumnya, Kementan hanya mendapatkan pagu anggaran Rp7,91 triliun, berdasarkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). 

"Setelah pembahasan banggar DPR RI, surat DJA tanggal 11 September hal perubahan pagu anggaran K/L. Hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, dimana Kementan mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun, sehingga total anggaran tahun depan sebesar Rp29,37 triliun," kata Sudaryono.


Sudaryono menjelaskan, tambahan anggaran ini sebagian besar akan dialokasikan untuk program Quick Wins Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp15 triliun, yang akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi lahan 80 ribu ha.

"Sisanya Rp6,4 triliun digunakan program non Quick Wins, dibagi Rp4,3 triliun peningkatan produksi padi jagung dan Rp2,13 triliun peningkatan produksi daging dan susu," urainya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta dukungan Komisi IV DPR terkait usulan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk tahun 2025. 

Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp7,91 triliun dinilai masih sangat terbatas untuk mendukung peningkatan produksi pangan secara signifikan pada 2025.

Usulan penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 1 juta hektare, optimalisasi 600 ribu ha lahan, intensifikasi dan modernisasi pertanian, serta penyediaan susu gratis dan pangan bergizi.

Kementan bisa dibilang menjadi pos penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena kementerian ini menjadi kunci kesuksesan program ketahanan pangan pemerintahan ke depan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya