Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Sambut Pemerintahan Baru, Anggaran Kementan Naik Drastis di 2025

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 18:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Pertanian (Kementan) resmi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp21,49 triliun untuk tahun 2025. Sebelumnya, Kementan hanya mendapatkan pagu anggaran Rp7,91 triliun, berdasarkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). 

"Setelah pembahasan banggar DPR RI, surat DJA tanggal 11 September hal perubahan pagu anggaran K/L. Hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, dimana Kementan mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun, sehingga total anggaran tahun depan sebesar Rp29,37 triliun," kata Sudaryono.


Sudaryono menjelaskan, tambahan anggaran ini sebagian besar akan dialokasikan untuk program Quick Wins Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp15 triliun, yang akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi lahan 80 ribu ha.

"Sisanya Rp6,4 triliun digunakan program non Quick Wins, dibagi Rp4,3 triliun peningkatan produksi padi jagung dan Rp2,13 triliun peningkatan produksi daging dan susu," urainya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta dukungan Komisi IV DPR terkait usulan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk tahun 2025. 

Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp7,91 triliun dinilai masih sangat terbatas untuk mendukung peningkatan produksi pangan secara signifikan pada 2025.

Usulan penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 1 juta hektare, optimalisasi 600 ribu ha lahan, intensifikasi dan modernisasi pertanian, serta penyediaan susu gratis dan pangan bergizi.

Kementan bisa dibilang menjadi pos penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena kementerian ini menjadi kunci kesuksesan program ketahanan pangan pemerintahan ke depan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya