Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Sambut Pemerintahan Baru, Anggaran Kementan Naik Drastis di 2025

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 18:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Pertanian (Kementan) resmi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp21,49 triliun untuk tahun 2025. Sebelumnya, Kementan hanya mendapatkan pagu anggaran Rp7,91 triliun, berdasarkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). 

"Setelah pembahasan banggar DPR RI, surat DJA tanggal 11 September hal perubahan pagu anggaran K/L. Hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, dimana Kementan mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun, sehingga total anggaran tahun depan sebesar Rp29,37 triliun," kata Sudaryono.


Sudaryono menjelaskan, tambahan anggaran ini sebagian besar akan dialokasikan untuk program Quick Wins Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp15 triliun, yang akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi lahan 80 ribu ha.

"Sisanya Rp6,4 triliun digunakan program non Quick Wins, dibagi Rp4,3 triliun peningkatan produksi padi jagung dan Rp2,13 triliun peningkatan produksi daging dan susu," urainya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta dukungan Komisi IV DPR terkait usulan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk tahun 2025. 

Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp7,91 triliun dinilai masih sangat terbatas untuk mendukung peningkatan produksi pangan secara signifikan pada 2025.

Usulan penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 1 juta hektare, optimalisasi 600 ribu ha lahan, intensifikasi dan modernisasi pertanian, serta penyediaan susu gratis dan pangan bergizi.

Kementan bisa dibilang menjadi pos penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena kementerian ini menjadi kunci kesuksesan program ketahanan pangan pemerintahan ke depan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya