Berita

Aksi Aliansi Mahasiswa Jakarta di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9)/Ist

Hukum

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Hakim Agung Senilai Puluhan Miliar

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 16:54 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Jakarta menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Aksi itu terkait tuntutan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi besar di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

“Kasus ini kembali mencuat, kali ini terkait pemotongan dan penyalahgunaan Dana Honorarium Penanganan Perkara (HHP) bagi Hakim Agung,” ujar Koordinator Aksi Reza Prasetia.   


Lanjut dia, diperkirakan kasus ini merugikan negara hingga Rp97 miliar. Kasus ini diduga melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, bersama sejumlah pejabat lainnya. 

Masih kata Reza, dana HHP yang seharusnya menjadi hak para hakim agung diduga dipotong tanpa persetujuan, dengan modus pengalihan ke rekening penampungan yang dikelola oleh Asep Nursobah, penanggungjawab HHP.

Reza menegaskan bahwa pemotongan Dana HPP yang terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 merupakan pelanggaran berat. 

“Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai independensi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung,” jelasnya. 

Ia juga menyebutkan bahwa para hakim agung yang seharusnya menerima dana penuh justru menjadi korban pemotongan sebesar 25,95 persen, dengan dalih digunakan untuk "tim pendukung teknis yudisial"

Aksi protes ini tidak sekadar mengangkat dugaan korupsi semata, tetapi juga menyoroti bagaimana pengelolaan sistem keuangan di MA. 

Menurut Reza, dugaan penyalahgunaan dana ini sangat mirip dengan kasus pemotongan insentif pajak yang terjadi di beberapa daerah, yang telah membawa sejumlah pejabat ke meja hijau. 

"Modusnya sama, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan keuangan negara," tegas Reza.

Aliansi Mahasiswa Jakarta menuntut langkah tegas dari KPK. Mereka mendesak agar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, segera dipanggil dan diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi ini. 

Selain itu, mereka juga meminta Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk segera memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sunarto.

Lebih lanjut, para mahasiswa mengancam akan melanjutkan aksi protes jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Sunarto dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi ini. 

"Jika langkah tegas tidak diambil, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan di Indonesia," tutup Reza.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya