Berita

Perusahaan Pertambangan dan Metalurgi Kola di Monchegorsk, Rusia/Bloomberg

Bisnis

Putin Berencana Batasi Ekspor Nikel

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Rusia berencana membatasi beberapa komoditasnya seperti nikel, titanium, dan uranium sebagai balasan atas sanksi Barat.

Hal tersebut dikatakan langsung Presiden Vladimir Putin dengan meminta jajarannya untuk mempelajari kemungkinan pembatasan ekspor tersebut.

"Rusia adalah pemimpin dalam cadangan bahan baku strategis seperti uranium, titanium, nikel," kata Putin dalam rapat kabinet yang disiarkan stasiun televisi pemerintah, dikutip Bloomberg, Kamis (12/9).


Menurut Putin, pembatasan ekspor komoditas itu seharusnya tidak akan merugikan negaranya. Sehingga ia meyakini langkah tersebut bisa dilakukan oleh negaranya.

"Saya tidak mengatakan bahwa ini perlu dilakukan segera, tetapi kita dapat mulai mempertimbangkan pembatasan pada pasokan ke pasar luar negeri, tidak hanya untuk sejumlah komoditas yang saya sebutkan tadi, tetapi juga beberapa produk lainnya," kata Putin.

Sebagai informasi, Amerika Serikat dan Uni Eropa aktif memberlakukan berbagai sanksi terhadap ekonomi Rusia, termasuk pada sejumlah perusahaan logam dan pertambangan, sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada 2022. 

Namun, MMC Norilsk Nickel PJSC asal Rusia merupakan salah satu yang tidak dikenai sanksi Barat. Perusahaan ini memproduksi nikel olahan terbesar di dunia. Sedangkan, VSMPO-Avisma PJSC adalah salah satu produsen titanium terbesar.

Selain itu, negara ini juga merupakan pengekspor bahan bakar dan teknologi nuklir terbesar di dunia. Raksasa nuklir Rusia, Rosatom Corp, mengendalikan hampir setengah dari kapasitas pengayaan global yang dibutuhkan untuk mengubah bijih uranium menjadi bahan bakar nuklir.

Meski demikian, saat ini layanan pers Norilsk Nickel dan Rosatom menolak mengomentari pernyataan orang nomor satu di Rusia itu, sementara, VSMPO-Avisma tidak segera membalas permintaan komentar.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya