Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Samsung akan PHK 10 Persen Karyawan di India

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 11:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Samsung untuk mengurangi tenaga kerja global hingga 30 persen berlaku juga bagi cabang mereka yang berada di India.

Dikutip dari Reuters, Kamis (12/9), kantor pusat Samsung di Korea Selatan telah menginstruksikan anak perusahaan di seluruh dunia untuk mengurangi staf penjualan dan pemasaran sekitar 15 persen dan staf administrasi hingga 30 persen.

Samsung India sendiri tengah mengalami masa sulit karena kalah bersaing dengan Tiongkok. Menurut The Economic Times of India, perusahaan tersebut akan memberhentikan hampir 200 orang, atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja.


Pengumuman itu muncul pada hari ketiga protes di pabrik Chennai, tempat para pekerja menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik.

Pabrik yang berlokasi di Sriperumbudur tersebut memproduksi TV, lemari es, dan mesin cuci serta menyumbang antara 20 hingga 30 persen dari pendapatan tahunan Samsung yang mencapai 12 miliar dolar AS di India.

Pabrik tersebut tidak memproduksi perangkat seluler, jadi pemogokan ini tidak akan memengaruhi produksi telepon pintar.

Reuters melaporkan bahwa JB Park, CEO Samsung Southwest Asia, mendatangi pabrik tersebut untuk mencoba menyelesaikan protes tersebut.

Meskipun mogok kerja tidak berpengaruh pada produksi ponsel pintar, memecat 200 orang mungkin akan memengaruhi bisnis tersebut secara umum, karena hal itu pasti akan menyebabkan perombakan di jajaran atas Samsung India.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya