Berita

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid/Net

Politik

Pimpinan DPD Harus Punya Visi Pemerataan Pembangunan

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Serentak 2024, diharapkan dapat dipimpin oleh figur yang memiliki integritas dan punya visi pemerataan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid merespons pengesahan Tata Tertib (Tatib) Penentuan Paket Pimpinan DPD, pada pekan lalu.

Dia menjelaskan, para senator terpilih periode 2024-2029 agar dapat memilih paket pimpinan DPD yang benar-benar mewakili figur masing-masing daerah.


Sebab menurutnya, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kerja-kerja DPD adalah menyuarakan aspirasi warga daerah dan kebersamaan dalam memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Paket pimpinan DPD harus diisi figur dengan tingkat keimanan yang tinggi, berintegritas dan memperjuangkan pemerataan pembangunan," ujar Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9).

Ulama asal Malang Raya tersebut memandang, DPD periode 2019-2024 sudah sangat baik dan menjadikan lembaga perwakilan daerah itu tidak bisa diintervensi kepentingan partai politik dan kekuasaan. 

Secara pribadi, dia mendorong agar Ketua DPD 2019-2024, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dapat dipilih kembali sebagai pimpinan hingga 5 tahun ke depan.

"Saya mendukung La Nyala kembali memimpin DPD untuk mempertahankan independensi, dan tetap memperjuangkan pemerataan pembangunan daerah," tuturnya.

Kendati begitu,  Habib Syakur menilai siapapun paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029 mendatang harus disisi figur dengan rekam jejak yang baik.

"Dan bukan mantan narapidana apalagi mantan narapidana korupsi," tambahnya.

DPD menggelar rapat paripurna luar biasa ke-5 pada hari Rabu (4/9) lalu, yang mengesahkan Tatib Penentuan Paket Pimpinan DPD.

Adapun Tatib yang disepakati bahwa pemilihan pimpinan DPD dilaksanakan melalui sistem paket.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya