Berita

Tangkapan layar Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam RDP bersama Komisi II DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9)/RMOL

Politik

Anggaran KPU Tahun 2025 Tembus Rp3 Triliun, Ini Rinciannya

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 18:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran KPU di tahun 2025 masih mencapai triliunan rupiah, meskipun Pemilu dan Pilkada serentak digelar di tahun 2024.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu anggaran KPU di 2025 tembus hingga Rp3.062.311.327.000 (3,062 triliun rupiah). 


Ia menyebutkan anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk dua jenis belanja, yaitu belanja pegawai dan operasional kantor.

"Program dukungan manajemen sebesar Rp2.772.068.291.000 (90,52 persen), dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp290.243.036.00 (9,48 persen)," ujar Afif akrab disapa.

"Belanja operasional pegawai sebesar Rp1.547.000.000.000 (1,547 triliun rupiah). Belanja operasional kantor sebesar Rp1.042.000.000.000 (1,042 triliun rupiah) dan belanja non operasional Rp472 miliar," sambungnya memaparkan.

Mantan Anggota Bawaslu itu merinci, dari total Rp3,062 triliun anggaran belanja KPU tahun 2025 mencakup untuk KPU pusat dan daerah.

"Berdasarkan tingkatan satker (satuan kerja) di jajaran kami, KPU Pusat alokasinya sebesar Rp1.087.310.004.000 (1,087 triliun rupiah), itu sebesar 35,51 persen. KPU Provinsi anggarannya sebesar Rp664.301.061.000 (664,30 miliar rupiah), atau 21,69 persen," urai Afif.

"(Sedangkan) KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp1.310.700.262.000 (1,310 triliun rupiah) atau 42,80 persen," tambahnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya