Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri/RMOL

Politik

Megawati Digugat Kader ke PTUN, PDIP sedang Bentuk Citra Terzalimi Rezim

SENIN, 09 SEPTEMBER 2024 | 15:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pendekatan politik terzalimi disinyalir tengah dimainkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih itu seolah diganggu rezim Presiden Joko Widodo dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai PDIP seolah sedang menunjukkan diri terzalimi seiring muncul gugatan dari kader sendiri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Gugatan kader PDIP ke PTUN menyoal surat rekomendasi yang diberikan kepada bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang dianggap tidak sah. Sebab kepemimpinan Megawati Soekarnoputri juga dinilai sudah tidak sah, mengingat masa bakti sang ketua umum telah berakhir. 


"Gugatan yang dilayangkan sejumlah kader PDIP terhadap Megawati terkait keabsahan kepengurusan tanpa kongres, saya pikir secara komunikasi politik memiliki pesan ganda. Yakni di satu sisi ada pesan bahwa ini bagian dari manuver internal untuk menciptakan citra politik terzalimi. Citra itu agar bisa mendongkrak elektoral cakada PDIP di semua daerah," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (9/9).

"Kemudian di sisi lain juga ada pesan hendak mengkambinghitamkan istana bahwa ini bagian dari cawe-cawe untuk melemahkan partai politik berlogo banteng tersebut," sambungnya. 

Pengamat politik yang kerap disapa Biran itu menuturkan, semua partai politik di Indonesia tanpa terkecuali diatur oleh UU partai politik. Sehingga, selama kisruh internal PDIP itu tidak bertentangan dengan UU Parpol, maka kepengurusan yang telah mengusung bapaslon kepala daerah tetap sah. 

"Juga setiap parpol di Indonesia diikat oleh AD/ART, termasuk terkait pengambilan keputusan tertinggi partai baik melalui kongres, rapimnas, rakernas, dan sejenisnya. Artinya selama PDIP tidak melanggar itu, maka kepengurusan tetap sah," jelasnya. 

Kendati begitu, magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, tuntutan sebagian kader terhadap keabsahan kepengurusan PDIP periode 2019-2024 yang masih dipimpin Megawati tentu punya pembenaran rasionalnya.

"Bahwa dalam internal partai politik, jika ada saluran komunikasi politik yang mandek, pasti akan ada riak dan gelombang protes, dan gugatan," tuturnya. 

Oleh karena itu, menurut Biran, idealnya persoalan yang tengah dihadapi PDIP saat ini diselesaikan secara internal, atau melalui mekanisme internal yang ada. 

"Tetapi karena ini sudah keluar ke ranah hukum, maka suka tidak suka berarti di internal PDIP ada faksi yang menginginkan segera dilakukan kongres untuk menentukan pucuk pimpinan baru," demikian Biran.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya